Jokowi-JK santai meski rakyat teriak Rupiah terburuk sejak krisis 98
Merdeka.com - Dari hari ke hari, kondisi nilai tukar Rupiah makin memprihatinkan. Rupiah semakin tak berdaya atas dolar Amerika Serikat. Ini ditunjukkan dari kurs tengah Bank Indonesia, Rupiah menyentuh Rp 13.164 pada penutupan perdagangan Rabu (11/3) dan kembali anjlok ke level Rp 13.176 per 1 dolar AS pada Kamis (12/3). Bahkan, Rupiah sempat menyentuh angka Rp 13.200 per USD.
Rakyat Indonesia dari pelbagai latar belakang, mulai dari akademisi, ekonom, analis, pengusaha, bahkan sampai tukang becak, berteriak mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai kondisi ini. Bayang-bayang kekhawatiran terjadinya krisis ekonomi menghantui. Apalagi dengan kurs di atas Rp 13.000, Rupiah tercatat mengalami pelemahan terburuk sejak Indonesia dihantam krisis keuangan 1998.
CEO Saratoga Grup, Sandiaga Uno menegaskan, pelemahan Rupiah hingga di atas Rp 13.000 sudah tidak masuk akal. Pemerintah harus menyikapi serius persoalan ini. Dia juga mengkritik pemerintahan Jokowi sangat cuek menyikapi pelemahan Rupiah. Sikap cuek pemerintahan Jokowi dalam menyikapi pelemahan Rupiah, berbeda dengan sigapnya pemerintahan SBY.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
-
Apa Redenominasi Rupiah itu? Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan.
-
Apa itu Redenominasi Rupiah? Redenominasi adalah proses penyederhanaan mata uang. Redenominasi menghapuskan angka nol (0) dari nominal mata uang yang ada.
-
Bagaimana mekanisme redenominasi Rupiah? Bank Indonesia sebenarnya sudah pernah memaparkan hal ini kepada DPR beberapa tahun lalu melalui Rancangan Undang-Undang Redenominasi.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Mengapa Redenominasi Rupiah diusulkan? Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
Yang paling merasakan dampak dari melemahnya Rupiah adalah rakyat kecil. Danu Priyono (67), warga Tipes, Solo, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak pun ikut berkomentar soal melemahnya nilai tukar Rupiah. kondisi perekonomian sekarang ini semakin menyengsarakan rakyat kecil. Melemahnya Rupiah, ditambah sebelumnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga beras, membuat harga bahan pokok semakin sulit terbeli.
Kekhawatiran terus merosotnya Rupiah sudah diingatkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun lalu. SBY mengaku telah menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi perekonomian nasional tidak ringan.
Semua negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan berat berupa perlambatan ekonomi, anjloknya nilai tukar, jatuhnya harga komoditas di pasaran global. "Beri Pak Jokowi kesempatan & berikan pula dukungan utk atasi masalah ini," tulis SBY melalui akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono saat itu.
Pemerintahan Jokowi-JK bukannya tutup mata atas tren pelemahan Rupiah. Sudah sejak tahun lalu, Jokowi-JK sadar betul akan ancaman anjloknya Rupiah. Namun pemerintahan baru ini berulang kali menanggapi santai dengan menyebut bahwa pelemahan Rupiah terhadap dolar AS masih lebih baik ketimbang yang terjadi di negara lain.
Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hingga Gubernur BI Agus Martowardojo kompak menyebut ekonomi Indonesia masih baik dan tak terpengaruh kondisi Rupiah.
Setelah Rupiah menyentuh angka Rp 13.200 per USD, pemerintah dan Bank Indonesia merapatkan barisan membicarakan persoalan ini. Sejumlah paket kebijakan dikeluarkan merespon pelemahan Rupiah.
Lagi-lagi, di depan publik, baik Jokowi maupun Jusuf Kalla dengan santainya terus meyakinkan rakyat, ekonomi Indonesia tetap berada di jalur benar meski Rupiah anjlok. Merdeka.com mencatat santainya Jokowi-JK merespon pelemahan Rupiah meski rakyat berteriak keras. Berikut paparannya.
Jokowi: BI tenang, saya juga tenang
Terpuruknya Rupiah tidak membuat pemerintah panik. Presiden Joko Widodo menanggapi santai kondisi ini.
Dia mengatakan, pelemahan Rupiah meski terburuk sejak Krisis 1998, tapi tidak serta merta kondisinya sama seperti saat Indonesia dihantam krisis 17 tahun lalu.
Ditambah lagi sikap tenang Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. "Gubernur BI saja tenang-tenang, saya juga tenang-tenang," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (12/3).
Tidak dipungkiri, tidak hanya Rupiah yang terpuruk atas dolar AS. Hampir semua mata uang di dunia mengalami pelemahan.
Jokowi mempercayakan wewenang menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah pada bank sentral. Pemerintah tidak akan meminta Bank Indonesia melakukan intervensi untuk meredakan gejolak di pasar uang. "Kalau intervensi tanyakan kepada Gubernur BI," ucapnya.
JK: Jangan samakan dengan krisis 98
Pemerintahan baru di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berulang kali mencoba meyakinkan rakyat dan pelaku usaha, kondisi ekonomi saat ini masih baik dan tidak sama dengan kondisi saat terjadi krisis di 1998.
Saat ditemui merdeka.com di ruang kerjanya kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan perbedaan kondisi ekonomi saat ini dengan ketika terjadi krisis 17 tahun lalu.
"Yang harus dilihat, Rupiah 13.000 sekarang dengan Rupiah 13.000 lebih dari 10 tahun yang lalu berbeda. Apalagi anda bandingkan dengan krisis 1998. Saat itu sampai kita krisis Rp 15.000. Rp 13.000 sekarang kira-kira sama dengan Rp 7.000 zaman dulu. Ya jadi jangan samakan Rupiah waktu krisis 98 dengan Rupiah sekarang," ujar Jusuf Kalla kepada merdeka.com.
Untuk mempermudah memahami perbedaan nilai Rupiah saat ini dan ketika krisis 1998, JK sapaan akrabnya, menjelaskan dengan mengambil contoh nasi padang. "Kalau Anda punya Rp 13.000 tahun 98, Anda bisa makan berdua dengan nasi padang. tapi kalau Rp 13.000 sekarang, 1 porsi saja belum tentu cukup. Jadi jangan samakan nilainya dulu dengan sekarang, tidak bisa, beda," jelasnya.
JK: Rupiah melemah bagus untuk ekspor
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, secara umum Rupiah berada dalam posisi netral. Bahkan, ada pihak yang sumringah dan diuntungkan dengan pelemahan Rupiah yakni eksportir.
"Untuk importir tentu agak berat juga. Tapi secara umum justru kita perlu banyak ekspor, justru kita ingin kurangi defisit, sehingga dengan Rupiah 13.000 itu bagi ekonomi kita sebenarnya tidak menjadi soal," ucapnya.
Meski nilai tukar Rupiah anjlok, Indonesia harus bisa memanfaatkan kondisi kondisi ini. Dalam pandangannya, ini saatnya meningkatkan aktivitas dan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, aktivitas impor ditekan.
"Tentu kita juga harus perhatikan masalah-masalah kita juga, apa yang memperkuat ekspor kita lebih lanjut. Kalau Rupiah melemah artinya ekspor akan naik. Hal bagus. Pendapatan rakyat lebih banyak ekspor, impor akan lebih sulit," imbuh JK.
Jokowi: Ekonomi kita baik
Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat dengan Gubernur Bank Indonesia, OJK dan beberapa menteri-menterinya khususnya di bidang ekonomi keuangan. Adapun yang dibahas dalam rapat terbatas ini adalah mengenai ekonomi global.
"Menteri, Gubernur BI, OJK, sore hari ini kita akan berbicara masalah perkembangan ekonomi global, berhubungan dengan kurs. Meskipun juga perlu saya sampaikan dengan fundamental ekonomi kita yang baik, Indeks Harga Saham yang baik, pasar obligasi membaik, ruang fiskal juga jauh lebih baik dibanding tahun kemarin," kata Jokowi saat membuka rapat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).
Lebih lanjut, Jokowi mengajak semua pihak tetap yakin bila ekonomi Bangsa Indonesia akan makin membaik.
"Kita semuanya harus optimis bahwa tahun ini ekonomi kita akan tumbuh lebih baik, tapi kita harus hati-hati iya, waspada iya," tegasnya.
Jokowi: Saya baru kerja 3 bulan
Februari lalu, Presiden Joko Widodo menjawab pelbagai kritik yang dilontarkan publik pada pemerintahannya. Salah satunya soal melambatnya perekonomian nasional dan anjloknya nilai tukar Rupiah.
Jokowi santai menepis kritik itu dengan meminta semua pihak tidak berharap perubahan besar di awal masa pemerintahannya. Menurutnya, segala perubahan membutuhkan waktu tak sebentar.
"Ini kan memerlukan waktu, saya ini (bekerja) baru 3 bulan lebih dikit lho," singkat Jokowi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia terus melakukan berbagai inovasi untuk meredam segala tekanan terhadap rupiah.
Baca SelengkapnyaRupiah kembali melemah hingga ke level Rp16.000 terhadap mata uang dolar AS seperti yang pernah dialami Indonesia saat krisis moneter 1998.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan tekanan ini tak dialami oleh Indonesia saja, namun juga semua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi sempat mengakui bahwa dia cemas melihat kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di atas Rp16.000.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaMengutip data Bloomberg, nilai tukar Rupiah diperdagangkan di level Rp16.255 per USD pada Senin (29/4).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berbicara mengenai kekhawatiran ekonomi di depan para investor lokal dan internasional
Baca SelengkapnyaPer 20 Februari 2024, nilai tukar Rupiah kembali menguat 0,77 persen secara poin to poin (ptp) setelah pada Januari 2024 melemah 2,43 persen.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kementerian/lembaga beserta kepala daerah terus berkolaborasi untuk menjaga level inflasi sesuai sasaran pemerintah.
Baca Selengkapnya