Jokowi ke Pengusaha: Setop Ekspor Bahan Mentah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pengusaha dan investor untuk membangun industri hilir di Indonesia dan berhenti mengekspor bahan mentah. Adanya hilirisasi industri dinilai akan menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia.
Jokowi menyatakan, CAD menjadi masalah bagi Indonesia selama bertahun-tahun. Namun selama ini masalah tersebut seolah tidak segera dicarikan solusinya.
"Ini sudah berpuluh tahun bahwa problem besar kita adalah CAD. Kita tahu, tapi kita tidak pernah mengeksekusi masalahnya sehingga dalam 2 tahun ini saya terus berkonsentrasi di sini," ujarnya dalam acara CEO Networking di Jakarta, Senin (3/11).
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong ekonomi di dalam negeri. Namun syaratnya, SDA tersebut harus diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah.
"Negara kita SDA melimpah, batu bara, bauksit, nikel, dan lain-lain. Misalnya mineral bauksit, setiap tahun jutaan ton dengan harga USD 35 per tahun. Tapi pabrik kita mengimpor ton alumina, produk turunan bauksit. Kuncinya industrilisasi dan hilirisasi, kita tahu tapi kita enggak pernah mengerjakan. Kalau kita sejak dulu membangun industri alumina, maka impor enggak perlu terjadi karena pengaruhnya pada CAD," kata dia.
Kemudian batubara, lanjut dia, setiap tahun Indonesia mengekspor 480 juta ton batubara mentah. Padahal, jika hilirisasi industrinya di bangun sejak awal, maka batubara tersebut bisa diolah menjadi LPG dan avtur.
"Tapi kenapa tidak dilakukan hilirisasi itu, karena kita keenakan kirim bahan mentah terus dapat uang. Kita tahu bahwa kita impor bijinya itu 4 juta ton. Kalau kita belum siap teknologi, beli saja, cari saja. Selalu saya dorong, menyelesaikannya memang enggak mudah. Sekali lagi hilirisasi," ungkap dia.
Begitu juga dengan minyak sawit mentah (CPO) dan nikel. Untuk nikel misalnya, Indonesia mengekspor dalam bentuk mentah. Padahal jika diolah di dalam negeri, maka akan memberikan nilai tambah hingga empat kali lipat dibandingkan dijual dalam kondisi mentah."Kita juga kayak nikel, sudah berapa tahun jutaan ton kita ekspor dengan harga USD 30 per ton. Kalau berjalan, maka nilai tambahnya empat kali. Kita enggak tahu, tapi enggak pernah kita lakukan karena pemerintah enggak maksa. Sekarang kita paksa," jelas dia.
Oleh sebab itu, Jokowi mengajak para pengusaha dan investor untuk tidak lagi melakukan ekspor komoditas dalam bentuk mentah. Indonesia harus membangun industri hilir agar komoditas SDA tersebut memiliki nilai tambah yang tinggi.
"Hal seperti ini tidak bisa kita terus-teruskan, saya mengajak seluruh CEO agar lakukan industrialisasi dan hilirisasi. Setop ekspor bahan mentah. Memang ekspor lebih enak daripada industri," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca SelengkapnyaDia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca SelengkapnyaIndonesia kaya dengan sumber daya alamnya, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Baca SelengkapnyaSetelah merebut hulu, Jokowi merangsek ke hilir. Dan ini bukan hanya tentang kedaulatan, ini tentang cara berdagang ribuan lowongan bagi kita
Baca SelengkapnyaJokowi tak ingin Indonesia hanya menjual bahan mentah tanpa nilai tambah.
Baca SelengkapnyaAlasan Presiden mengaungkan kebijakan hilirisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaLuhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaPrabowo bakal melanjutkan untuk hilirisasi sektor lain seperti pertanian, perkebunan, hingga kelautan.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya