Jokowi: Kebijakan Satu Peta Atasi Masalah Tumpang Tindih Lahan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan geoportal kebijakan satu peta. Kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan dan batas wilayah di Indonesia.
Jokowi mengungkapkan, selama ini program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah banyak terkendala pada masalah lahan, salah satunya akibat tumpang tindih lahan dan ketidaksamaan pemetaan lahan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Adanya pembangunan infrastruktur ini saya semakin tahu bahwa di negara kita terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujar dia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Bagaimana Jokowi menangani jalan rusak di Lampung? Perintah Jokowi Tegas! Perbaikan jalan rusak di Lampung, langsung diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
Dia mencontohkan, di Kalimantan, banyak wilayah desa dan kecamatan yang tidak jelas atau menginduk ke Pemda lain. Hal ini lantaran ketidaksingkronan batas wilayah yang satu dengan yang lain.
"Di Kalimantan, tumpang tindih pemanfaatan lahan, banyak sampai di batas-batas desa dan kecamatan," kata dia.
Oleh sebab itu, dengan kebijakan satu peta ini, lanjut Jokowi, diharapkan bisa mengatasi masalah tumpang tindih lahan. Dengan demikian, proses pembangunan yang dilakukan bisa lebih optimal.
"Dengan kebijakan satu peta ini bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan pembangunan bisa lebih akurat lagi. Pembangunan irigasi misalnya, dibangunnya di mana, salurannya harus lewat mana," tutup Jokowi.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Baca SelengkapnyaKSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaSembari bercanda, Jokowi mengaku beruntung memiliki menteri mantan panglima TNI yakni Hadi Tjahjanto.
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca Selengkapnya