Jokowi kesal kementerian dapat disclaimer BPK, termasuk KKP & Bekraf

Merdeka.com - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit terbaik yang dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

Namun demikian, dari hasil ini masih ditemukan 8 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan 6 LKKL tidak memberikan pendapat atau disclamer.

Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.

"Yang disclaimer saya ingin dibentuk Task Force khusus agar bisa meloncat langsung ke WTP. Kemudian yang Wajar Dengan Pengecualian juga, ini semua bentuk Task Force, kemudian berkomunikasi dengan BPK," kata Jokowi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Delapan kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Adapun 6 kementerian dan lembaga yang mendapat opini TMP atau disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Ini bolak balik disclaimer bertahun-tahun tidak rampung-rampung," sambung Jokowi kesal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, dulu kementerian dan lembaga yang sudah memperoleh opini WDP dianggap baik. Namun, di masa pemerintahannya semua kementerian dan lembaga harus meraih WTP. "Semuanya harus WTP," tegas Jokowi.

Kepada 14 kementerian dan lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut, Kepala Negara memberi kesempatan untuk memperbaiki penggunaan anggaran APBN. Di 2018, semua kementerian dan lembaga harus bisa meraih predikat WTP.

"Target, tahun depan harus WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP saja tidak boleh. Ini sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian dan Lembaga karena ini adalah uang rakyat," kata Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengaku siap memperbaiki kinerjanya dalam pengelolan anggaran. "Ini harus dilakukan perombakan besar-besaran. Mekanisme pertanggungjawaban, MoU, lalu melakukan percepatan pelaksanaan pertanggungjawaban di semua kegiatan," ungkap Menteri Imam.Dia mengaku belum tahu penyebab Kemenpora masuk dalam daftar disclaimer. Dia hanya menduga, sejumlah eselon di Kemenpora tidak koordinatif sehingga berdampak buruk pada penilaian. "Dan itu memang ada beberapa yang tidak koordinatif," ucapnya.Terkait instruksi Kepala Negara untuk segera membentuk task force, Menteri Imam siap melaksanakannya. Dia juga mengaku akan menemui auditor BPK dalam waktu dekat."Saya akan menemui auditor tadi untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Karena terus terang kami ingin berubah. Meskipun setelah mendapat kabar bahwa memang lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya," ujar Imam.Selain akan menemui auditor BPK, Menteri Imam juga akan segera memerintahkan jajaran inspektorat Kemenpora untuk mengevaluasi rancangan anggaran kementerian yang dipimpinnya. "Saya akan memerintahkan inspektorat untuk memulai dari awal, khusus perencanaan penganggaran. Itu kita tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan BPK, pengadaan barang dan jasa, kejaksaan," tuntasnya.