Jokowi Kesal Serapan Anggaran untuk Belanja Barang, Jasa dan Bansos Masih Rendah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat kesal melihat kinerja penyerapan anggaran dalam APBN 2022. Terlihat, dua bulan jelang tutup tahun 2022, penyerapan anggaran masih 62,5 persen.

Dalam rapat paripurna kabinet yang digelar pada Selasa (11/10), Jokowi menyampaikan belanja modal bahkan baru 45,8 persen. Rendahnya serapan anggaran juga termasuk bantuan sosial (Bansos)

"Yang belanja modal, belanja barang dan jasa, masih sangat rendah, termasuk Bansos," ujar Jokowi dikutip melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10).

Jokowi juga sempat geram karena selama ini penyerapan belanja APBN, APBD dan belanja BUMN masih banyak untuk produk impor. Menurutnya, hal tersebut wajib diubah dengan lebih banyak menyerap produk lokal. Hal itu dia sampaikan saat membuka Investor Daily Summit 2022 di JCC Jakarta, Selasa (11/10).

"Setelah kita urus (belanja APBN, APBD dan BUMN) kok yang banyak beli barang impor. Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, royalti, bea ekspor, PNBP. Bersusah payah kita kumpulkan, kemudian kita belanjakan ke produk impor," kata dia.

Perubahan Alokasi Belanja

Jokowi menuturkan perubahan alokasi belanja tersebut mulai dilakukan pada tahun ini. Setiap kementerian atau lembaga negara, pemda dan BUMN wajib menyampaikan komitmen belanja produk lokal.

Akumulasi komitmen belanja produk domestik tersebut terkumpul Rp950 triliun. Menurutnya, komitmen belanja tersebut perlu terus dikawal.

Pasalnya, tingkat penyerapannya masih rendah. Untuk belanja APBN dan APBD misalnya baru 44 persen dari komitmen yang disampaikan. Kemudian penyerapan belanja barang dan jasa lokal dari BUMN sudah 72 persen dari komitmen yang disampaikan.

Presiden menyampaikan penyerapan belanja pada produk dalam negeri akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal tersebut akan memperkuat perekonomian nasional dengan transaksi yang berputar di dalam negeri.

"APBN dan APBD memang masih kecil 44 persen, kalau ini terealisasi akan kelihatan sekali dampaknya ke UKM kita yang harus menaikkan kapasitas produksi karena ada permintaan sebesar itu dari pemerintah," ungkapnya.