Jokowi kesal urus sertifikat tanah mahal, ini jawaban Menteri Ferry

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati salah seorang warga harus merogoh kocek hingga Rp 1 juta untuk mengurus sertifikat tanah. Kondisi itu ditemui Jokowi saat meresmikan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan membantah apabila proses pembuatan sertifikat tanah dikenakan biaya tinggi.

Menurutnya, proses pembuatan sertifikat tanah bagi para petani dan nelayan sudah dibebaskan dari segala biaya. Pembebasan biaya dilakukan untuk program pengurusan sertifikasi tanah untuk agunan yang baru diluncurkan hari ini.

"Mungkin mereka lewat siapa-siapa (calo). Jadi kalau kita nol rupiah masuk program khusus di sini," kata Ferry di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).

Ferry mengakui bahwa dalam beberapa proses pembuatan sertifikasi tanah masih dibebankan biaya. Selain itu proses sertifikasi tanah untuk tujuan agunan yang masuk dalam program ekonomi kerakyatan tersebut juga bisa ditalangi pihak bank. Biaya sertifikasi pun tak sampai Rp 1 juta.

"Artinya mereka lewat tangan-tangan yang lain begitu. Karena kalau lewat kita langsung kan sudah nol rupiah. Perbankan juga tahu ini, malah awalnya kalau ada biaya, mereka (bank) akan menganggarkan sekitar Rp 350.000, enggak sampai Rp 1 juta. Tapi dengan program ini, kita nol rupiahkan," ujar Ferry.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, proses pembuatan sertifikat tanah saat ini sudah semakin cepat. Untuk program percontohan di Brebes, proses pengurusan sertifikat tanah bisa diselesaikan dalam kurun waktu rata-rata dua pekan.

"Dari 1.050 yang dibutuhkan (sertifikasi tanah) itu 300 sudah selesai, makanya cepat. Dua minggu selesai. Ini tergantung pada bidang (luas tanah) mereka masing-masing," tutup Ferry.