Jokowi: Kita punya pulau banyak, satu untuk tax haven kenapa tidak
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membuka lagi wacana untuk membentuk suatu pulau surga pajak (tax haven) di Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara tetangga Malaysia dengan Labuan-nya.
"Kita juga punya pulau banyak, buat satu pulau untuk tax heaven, kenapa tidak, misalnya. Ini juga sedang dalam proses semua," ungkap Presiden dikutip dari laman Setkab.go.id di Rama Shinta Ballroom, Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (9/8) malam.
Bambang Brodjonegoro, saat masih menjabat menteri keuangan, menyatakan di wilayah yang nantinya ditetapkan sebagai suaka pajak, pemerintah bakal memberikan insentif menarik. Seperti tarif pajak rendah.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Presiden Marcos? 'Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan),' jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
"Nanti kami lihat apakah pajak bisa sampai nol persen."
Sejumlah wilayah sudah menawarkan diri untuk dijadikan wilayah offshore financial center (OFC) untuk menjalankan tax haven. Namun demikian, pemilihan tersebut tidak bisa sembarang diputuskan, ada beberapa kriteria agar sebuah wilayah atau area layak dijadikan sebagai OFC.
"Sudah ada yang menawarkan diri. Tapi kita punya kriteria sendiri seperti infrastruktur di kota tersebut harus baik, akses transportasinya bagus, kemudian bisa dijangkau dengan apa saja. Kira-kira begitu. Ini juga pembahasannya masih menunggu sampai tax amnesty rampung," kata Bambang.
Bambang mencontohkan, nantinya wilayah yang akan dijadikan sebagai surga pajak, akan seperti di Labuan, Malaysia yang infrastrukturnya memadai. Selain itu, keberadaan lembaga perbankan internasional menjadi syarat wajib di wilayah OFC.
"Jadi enggak boleh yang underdeveloped, tapi infrastrukturnya dari segi aspek memadai-lah. Silakan kalau ada yang tertarik, tapi sesegera mungkin kami akan buat skema dan wilayahnya," kata Bambang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.
Baca Selengkapnya“Saya akan bisikin kepada pemerintahan baru presiden terpilih (Prabowo) agar mimpi besar bisa direalisasikan,” jelas Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan hal ini saat bertemu sejumlah pengusaha China.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaKepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca SelengkapnyaJokowi juga akan menghadiri resepsi pernikahan Pangeran Mateen di Brunei Darussalam
Baca SelengkapnyaUntuk itu, Jokowi mengingatkan investor segera menanamkan modal dalam pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca Selengkapnya