Jokowi: Kontrak Freeport hanya bisa diperpanjang pada 2019
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengaku belum melakukan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia hingga 2019. Alasannya, keputusan perpanjangan kontrak karya Freeport hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara.
"Undang-undangnya itu jelas bahwa perpanjangan itu diperbolehkan dua tahun sebelum kontrak habis, berarti sebelum 2021 yaitu 2019," ungkapnya di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (16/10).
Jokowi meminta lima hal yang harus diperhatikan Freeport yaitu pembangunan Papua, peningkatan lokal konten, divestasi, royalti dan industri pertambangan di Papua. Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Freeport menyelesaikan pembangunan smelter di Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport diresmikan? Smelter itu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 23 September 2024.
"Jangan sampai diambil mentah-mentah. Harus ada smelternya," tegasnya.
Jokowi menambahkan pemerintah tidak akan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral. Sehingga, perpanjangan kontrak Freeport hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.
"Tidak ada PP-PPan," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan, kepastian ini diberikan demi menjaga kelangsungan investasi yang dilakukan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. Bahkan, untuk memastikan ini berjalan dengan lancar dirinya telah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport Mc Moran Jim Bob Moffet.
"Setelah melalui komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport jaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/10).
Walaupun belum dapat memastikan kapan perpanjangan kontrak karya ini dapat dilakukan, tetapi pemerintah mengharapkan Freeport tetap melanjutkan penambangan mereka. Nantinya setelah Komisi VII DPR RI menyepakati PP Nomor 23 Tahun 2010, baru kontrak tersebut dilanjutkan.
Sudirman Said mengungkapkan, setelah PP tersebut direvisi, maka perpanjangan kontrak karya dapat segera dimulai. Sebab salah satu yang diubah adalah permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak berakhir.
"Kami tidak mungkin memberikan approval legal selama PP-nya belum diubah," ungkapnya.
Dengan adanya kepastian akan perpanjangan kontrak karya ini, maka Freeport dapat terus melakukan investasi di Indonesia, seperti pembangun smelter dan pengembangan tambang bawah tanah. Jaminannya pemerintah akan segera menyelesaikan revisi PP tersebut.
"Ini kemajuan karena dengan demikian tidak ada deadlock. Freeport bisa melanjutkan rencana kerja, kami sebagai pemerintah memfasilitasi," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaFreeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaProduksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca Selengkapnya