Follow
Jokowi legowo dana jumbo PMN ditolak DPR
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengaku legowo dengan penolakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 39 triliun. Hal ini diketahui usai kunjungan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ke Istana Negara, hari ini.
"Sudah dilaporin. Baca saja kesimpulan DPR. Ya tidak masalah (ditolak), kan itu bukan ditolak," ujar dia usai bertemu Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (2/11).
Bambang menegaskan hasil paripurna tersebut baru dilaporkan usia Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) dan memantau kondisi lokasi kebakaran hutan di Sumatera.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Berapa gaji pokok Presiden saat ini? Hingga tahun 2023, gaji pokok yang diterima Presiden masih berada di jumlah Rp30.240.000 per bulan.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
"Update saja, ya tentang semuanya," kata dia.
Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016. Tetapi dalam pengesahan tersebut, tidak disertai postur anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) alias ditunda pengesahannya.
Anggaran PMN menjadi polemik dan mendapat penolakan keras dari DPR. Alasannya karena jumlahnya yang terlalu besar mencapai lebih dari Rp 39 triliun dianggap membebani kas negara, dan rentan disalahgunakan.
"Mengenai PMN, dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam APBNP 2016 yang akan datang," kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengakui tantangan global saat ini semakin besar. Namun, ia tetap optimis untuk menghadapi karena dukungan yang besar dari pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi tidak menyinggung rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 dalam pidato nota keuangan.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca Selengkapnya