Jokowi marah adanya perseteruan Sudirman Said dengan Rizal Ramli

Merdeka.com - Kontroversi di internal menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir. Belakangan perdebatan mencuat lantaran perencanaan pembangunan kilang atau Blok Masela di Maluku. Perdebatan ini diketahui melibatkan dua menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Rizal Ramli ngotot menginginkan pengembangan Blok Masela dengan metode onshore atau pipa darat, sementara Sudirman Said menginginkan menggunakan metode offshore atau kapal terapung.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, presiden cukup prihatin dengan kontroversi yang terjadi. Pasalnya, konflik yang seharusnya menjadi perbedaan di internal kabinet kini sudah berubah menjadi aksi saling serang secara terbuka.

"Presiden prihatin dengan beberapa peristiwa belakangan ini di mana seolah olah antar menteri itu sudah saling menyerang di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di sharing pada publik," kata Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Melalui dirinya, kata Johan, Presiden menyampaikan permintaan agar perdebatan ini segera dihentikan. Penegasan tidak diperbolehkan terjadinya perbedaan di luar forum rapat terbatas seringkali diimbau Presiden namun tetap tidak diindahkan para menteri.

"Presiden menegaskan bahwa tolong ini dihentikan. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet," kata mantan pimpinan KPK ini.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa tugas menteri adalah membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, ketika ada arahan yang disampaikan presiden, menteri seharusnya mengikuti bukan sebaliknya.

"Diingatkan kembali bahwa menteri adalah pembantu presiden dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan. Jadi menteri harusnya apa yang belum disampaikan oleh presiden itu jangan didahului oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu mengatasnamakan presiden," tegas Johan.

Lebih jauh dia menegaskan, Presiden mengatakan geram dengan situasi yang terjadi belakangan. Perseteruan yang terjadi bukan lagi menunjukkan profesionalitas menteri melainkan sudah jauh memasuki ranah private.

"Disampaikan tadi bahwa presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh presiden, cukup hentikan itu kepada siapapun pembantunya, ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden," sambung Johan.

"Masela sudah beberapa kali disampaikan presiden bahwa presiden ingin tidak ada perbedaan karena ini persoalannya menyangkut pada kapital yang besar, menyangkut kepentingan tidak hanya ekonomi tetapi juga kepentingan pengembangan wilayah untuk Indonesia timur. Karena itu presiden berhati-hati dalam memutuskan onshore ataukah offshore," terangnya. (mdk/idr)