Jokowi mau hapus raskin, padahal sandaran hidup 15,5 juta rakyat

Merdeka.com - Berulang kali Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut praktik mafia di belakang melonjaknya harga beras. Namun itu dibantah Pengamat Pertanian Khudori. "Mungkin konteksnya Pak Gobel lebih ke kartel," ujar Khudori dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Dalam pandangannya, kebijakan pemerintah berada di balik kenaikan harga beras. Senada dengan DPR, Khudori juga menyebut rencana pemerintahan Jokowi-JK menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan subsidi langsung berupa e-money, sebagai akar persoalannya.

"Raskin terlambat dibagikan karena katanya mau diganti e-money. Padahal itu (raskin) jadi sandaran hidup 15,5 juta masyarakat miskin," ujar dia dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Strategi pemerintah menggelar operasi pasar yang dilakukan Bulog setiap kali terjadi lonjakan harga beras, dinilai tidak efektif dan tak menjangkau masyarakat miskin. Beras Operasi Pasar yang seharusnya dijual dengan harga Rp 7.400 per liter justru dijual lebih mahal.

"Operasi Pasar itu enggak efektif. Dari Desember sampai Januari, Bulog dengan menggandeng pedagang itu telah menggelontorkan 75.000 ton beras. Ternyata ditemukan beras yang harusnya dijual Rp 7.400 per liter tidak ada yang jual segitu," tegas dia.

Khudori juga melihat faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kekurangan pasokan beras. Panen raya yang seharusnya terjadi Februari molor lantaran hujan terlambat datang.

"Musim paceklik bertambah panjang. Ini yang kurang diantisipasi. Salah satu yang paling mudah seberapa besar beras masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang? Biasanya 3.000 ton, sekarang turunnya luar biasa," jelas dia.