Jokowi minta 20 persen dana desa jadi upah tenaga kerja
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta, 20 persen dana desa digunakan untuk membayar upah tenaga kerja di desa. Ini disampaikan dalam rapat terbatas soal optimalisasi dana desa di Istana Kepresidenan Bogor.
"Pak Presiden melihat ada dana desa Rp 60 triliun atau tahun depan naik lagi. Tadi presiden minta 20 persen minimal harus jadi upah tenaga kerja," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono di halaman samping Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).
"Apa saja pekerjaannya, pekerjaan dana desa kan ada sarana masyarakat, pertanian, ekonomi," lanjutnya.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
Kepada Jokowi, Menteri Basuki menerangkan bahwa ada program infrastruktur berbasis masyarakat bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bisa dikerjakan pekerja di desa. Misalnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), cipta karya, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
"Ada juga bina marga, ada pemeliharaan jalan, jembatan dan saya akan rapatkan lagi. Sudah diidentifikasi ada Rp 4-5 triliun bisa dipadat karyakan," jelas Basuki.
Tak hanya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan juga mempunyai potensi lapangan pekerjaan untuk warga desa. Sejumlah kementerian terkait tersebut akan membuka peluang sehingga pengalokasian dana desa tepat sasaran.
"Maka itu nanti ditetapkan desa utama yang jadi sasaran, nanti juga merubah desa," tegasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca SelengkapnyaPeningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaAdapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menginginkan produksi pertanian Jawa Tengah kembali ke posisi dua
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaJokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan agar produksi beras dan kebutuhan pokok lain ditingkatkan, sehingga harganya lebih mudah dikendalikan.
Baca Selengkapnya