Jokowi minta dana desa dibelanjakan di sekitaran kecamatan saja

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan adanya Dana Desa yang sudah dikucurkan sejak 2015 lalu bisa membuat desa-desa di Indonesia berkembang. Jokowi juga berharap agar desa-desa mengalami pemerataan paska adanya Dana Desa.

Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk alokasi Dana Desa. Selama 4 tahun, pemerintah telah mengalokasikan Rp 187 triliun untuk Dana Desa.

"Dana Desa itu 2015 sudah dikucurkan Rp 20 triliun. 2016 dikucurkan lagi Rp 47 triliun. 2017 Rp 60 triliun. 2018 juga Rp 60 triliun. Itu angka besar dalam sejarah dalam empat tahun bantuan dana untuk desa," ujar Jokowi di Gedung JEC, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (25/7).

Jokowi meminta agar Dana Desa dibelanjakan di wilayah desa maupun kecamatan saja. Sehingga nantinya perputaran uang berada di desa dan tidak perlu sampai ke kota yang dimungkinkan akan mencapai Jakarta.

"Dana desa harus ada pemerataan. Percepatan pembangunan desa harus ada. Distribusi dana desa tepat sasaran. Harapan besarnya kita ingin desa jadi pilar ekonomi nasional," tutup Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan bahwa pembangunan yang telah dilakukan kawasan pedesaan mampu mengurangi jumlah urbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, banyak tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi.

"Dana desa dan pembangunan di desa mampu mengurangi angka urbanisasi. Seharusnya urbanisasi dapat terus ditekan karena banyak membentuk lapangan pekerjaan baru," jelasnya seperti dikutip Antara, Rabu (20/6).

Selain menekan pergerakan urbanisasi, terciptanya lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa, diharapkan dapat menarik kembali kaum urban agar mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing.

Jika hal itu terjadi, juga akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran di kota-kota besar. "Semoga dengan desa terus memberikan lapangan pekerjaan, bukan hanya mengurangi pengangguran di desa, tapi orang desa di kota bisa kembali ke desa, kurangi pengangguran di kota," kata Menteri Eko.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan urbanisasi dalam arus balik pasca-Lebaran 2018 adalah fenomena yang harus disikapi secara arif agar tidak menjadi beban pemerintah kota, tapi tidak juga dihadapi dengan penolakan.

Moeldoko mengakui bahwa urbanisasi bersifat alamiah, di mana masyarakat memandang bahwa perekonomian di kota lebih baik ketimbang di daerah atau di desa. Selain itu, tidak ada aturan yang melarang masyarakat berurbanisasi. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan menjadi pendatang, agar tidak menjadi beban pemerintah.

"Jadi memaknainya yang arif, jangan seolah-olah urbanisasi membawa malapetaka, tapi juga bisa mengisi celah-celah yang kosong, yang memang sebagian dari kita masih membutuhkan teman-teman dari daerah," kata mantan Panglima TNI itu.