Jokowi minta DPD dukung penggunaan dana desa untuk pembangunan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) mendukung penggunaan dana desa untuk pembangunan. Menurut Jokowi, pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama termasuk DPD dan pemerintah.
"Mestinya DPD ikut berikan dukungan juga perjuangan dalam mewujudkan kewajiban konstitusional DPD," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara sarasehan DPD RI 2017 di Senayan, Jakarta, Jumat (17/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa yang cukup besar. Di tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20 triliun, kemudian pada 2016 digelontorkan Rp 47 triliun. Di tahun 2018, lanjut Jokowi, pemerintah akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"Jadi sudah Rp 127 triliun dana desa digelontorkan ke desa, ke daerah," ujarnya.
Dana desa ini, kata Jokowi, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur kecil di desa. Dengan begitu, nantinya produk pertanian di desa bisa menumbuhkan perekonomian regional.
Tak hanya itu, dana desa juga difokuskan pada proyek padat karya. Mengenai hal ini, Jokowi sudah meminta Kementerian PU PERA, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyiapkan skemanya.
"Sehingga rakyat bisa bekerja di sana dibayar harian atau maksimal mingguan dan peredaran uang makin merata dan cash untuk rakyat makin banyak," ucapnya.
Setelah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Tanah Air, Jokowi akan mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM). SDM dipandang penting untuk mempersiapkan diri menyambut persaingan global.
"Sehingga persiapan mengantisipasi perubahan-perubahan yang global tidak perlu kita takutkan. Kita harus berani bersaing, berkompetisi, Indonesia negara besar tidak perlu kita takut bersaing," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaDPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kemendagri untuk merevisi peraturan agar APBD bisa digunakan untuk Liga 3.
Baca SelengkapnyaProgram Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca SelengkapnyaSementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca Selengkapnya