Follow
Jokowi minta Freeport lepas saham di Indonesia
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta PT Freeport Indonesia untuk melepas sahamnya di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu dari empat syarat yang harus dipenuhi Freeport jika kontraknya ingin diperpanjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Sudirman Said mengisyaratkan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis di 2021. Asalkan, Freeport memenuhi empat syarat yang diamanatkan Presiden Jokowi.
"Saya berkonsultasi dengan Presiden dan beliau mengingatkan prinsip-prinsip yang mesti dipegang," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Apa yang diminta tanda tangan Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo tampak terkesima dengan hasil lukisan dari Jizzy Pearl Bastian. Sebelum ditanda tangani, Presiden tersenyum lebar memandangi kertas di hadapannya. Presiden Jokowi lantas menandatangani lukisan Jizzy dengan segera.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kenapa Smelter Freeport dibangun? Smelter yang dikerjakan Yoga ini menjadi bagian program hilirisasi hasil tambang yang digeber pemerintahan Jokowi.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
Empat syarat yang diajukan Presiden Jokowi yaitu Freeport harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Papua. Kedua, perusahaan asal Amerika Serikat ini harus bisa meningkatkan lokal konten.
"Prospeknya cukup baik. Dalam setahun Freeport minimal pengadaan barang USD 1 miliar dan USD 900 juta untuk jasa," ungkapnya.
Presiden Jokowi juga meminta Freeport melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengelola tambang bawah tanah tersebut. Terakhir, Freeport harus libatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia di kawasan sekitar serta melepas sahamnya di Indonesia.
"Presiden memberi pesan, kita harus memperbaiki iklim investasi. Tidak hanya mengundang investasi, tapi menjaga investasi yang ada," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya
Freeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca Selengkapnya