Jokowi minta kajian kekayaan alam Papua tuntas dalam enam bulan

Merdeka.com - Setelah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo, Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua menggelar pertemuan perdana di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pembahasan utama terkait pemberdayaan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian di Papua.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menjelaskan, tim kajian ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015. Tim ini terdiri dari Jaksa Agung, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat serta menteri terkait.

"Nanti menteri memberi pandangan dan masukan dan dilaksanakan tim teknis yang dibentuk akan bekerja secara khusus melakukan kajian-kajian," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Senin (29/6).

Tiap sebulan sekali, tim ini wajib menyerahkan laporan dan perkembangan kajian kepada Presiden Joko Widodo. Dia menuturkan, yang menjadi bahan kajian tidak hanya fokus pada PT Freeport Indonesia, tapi secara keseluruhan SDA di Papua.

"Memang luas (fokusnya). Tentu sumber daya alam yang potensial, ada mineral, migas, hutan dan kelautan. Kalau Freeport mungkin tidak. Itu bagian. Sumber daya alam harus diperbaiki tata kelola," tegasnya.

Andrinof menyebutkan, umur atau masa tugas tim ini tidak hanya satu semester. Tim ini akan dibubarkan 31 Desember 2015‎.

"Kebijakan tata kelola sumber daya alam khususnya di Papua untuk merencanakan pembangunan ekonomi Papua yang lebih baik dan berkualitas," tutupnya.