Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Hingga BPNT Segera Diimplementasikan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya segera mengimplementasikan program Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ini ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial.

"Saya minta, program-program tadi, baik Pra Kerja, JKN-KIS, PKH, BPNT segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya. Paling penting penyaluran kartu betul-betul tepat sasaran," tegas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

Khusus untuk program Kartu Pra Kerja, Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah tidak menggaji pengangguran. Kartu Pra Kerja bertujuan untuk menyediakan biaya pelatihan atau vokasi bagi para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Selain itu, Kartu Pra Kerja menjadi solusi bagi pekerja aktif dan korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi. "Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru," kata dia.

Terkait program bantuan sosial, lanjut Jokowi, jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat pada tahun 2020 bertambah. Dari sebelumnya setiap keluarga hanya menerima bantuan sebesar Rp1,32 juta, kini meningkat menjadi Rp1,8 juta.

Jumlah penerima manfaat pun bertambah. Sebelumnya hanya 96,8 juta keluarga penerima bantuan, pada 2020 meningkat menjadi 10 juta. Sementara jumlah keluarga penerima BPNT tidak mengalami peningkatan yakni tetap berjumlah 15,6 juta.

Insentif Rp500.000

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan insentif bagi peserta program kartu pra kerja. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut insentif yang diberikan sebesar Rp500.000.

"Sementara estimasinya Rp500.000, selama selesai (mengikuti program pra kerja) dikasih itu (insentif)," ungkap Ida di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).

Dengan adanya insentif ini maka peserta program kartu pra kerja tak mendapatkan uang bulanan. Peserta hanya mendapatkan uang makan dan transportasi selama mengikuti program kartu pra kerja.

Ida melanjutkan, insentif sebesar Rp500.000 bisa menjadi modal bagi peserta yang ingin mencari kerja setelah mengikuti pelatihan. "Dikasih insentif Rp500.000 untuk dia transport, untuk dia masuk pada pasar kerja. Sudah ada nih pasar kerjanya, dia kan membutuhkan apply, dan lain-lain," ujarnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk program kartu pra kerja. Anggaran tersebut akan diberikan kepada 2 juta orang penerima kartu program pra kerja.

"Target kartu pra kerja yaitu 2 juta peserta dengan total anggaran Rp10 triliun," kata dia dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jakarta, Jumat (16/8).

Pemerintah memberi batas bawah usia penerima kartu pra kerja yakni 18 tahun dan tanpa ada batas maksimal. Sementara itu, penerima kartu pra kerja nantinya tidak boleh sedang menjalankan pendidikan formal serta harus Warga Negara Indonesia (WNI).