Jokowi minta kepala daerah bantu turunkan inflasi hingga 3 persen
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kepala daerah harus turut berpartisipasi dalam menurunkan angka inflasi. Dia meminta kepala daerah harus pandai mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Saya titip pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. APBD itu realisasikan artinya jangan memakai pola-pola lama," ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).
Kepala daerah, kata Jokowi, harus menggunakan anggaran APBD dengan baik. Anggaran tersebut tidak diperkenankan untuk dibagi-bagi kepada bawahannya untuk hal yang tidak bermanfaat.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Jokowi mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur di daerah harus dimulai pada awal tahun. Berdasarkan pengalaman, pembangunan di daerah baru dimulai pada akhir tahun dan itu memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Jangan Desember baru bangun, Oktober baru bangun, pas hujan datang baru bangun. Banyak yang ambruk itu bangunannya karena kejar-kejaran waktu. Kenapa bukan bulan Maret dimulai?," tegas dia.
Saat ini, lanjut Jokowi, inflasi berada pada angka 3,3 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5 persen. Dengan demikian, Jokowi meminta pemerintah daerah turut mengelola dana APBD untuk menurunkan angka inflasi hingga tiga persen.
"Harusnya pertumbuhan ekonomi pada angka 5 sementara inflasi pada angka 3 maka masyarakat akan untung. Jadi, kendalikan karena itu kunci agar masyarakat mudah membeli barang. Pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaDalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.
Baca Selengkapnya"yang pertama terkait dengan inflasi harus hati-hati kemudian juga dengan angka stunting ditekankan," ujar Bey.
Baca SelengkapnyaPengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Baca Selengkapnyainflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi geregetan dengan bupati yang tidak mengetahui inflasi di derah.
Baca Selengkapnya