Jokowi minta Menteri Susi perhatikan nelayan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pagi tadi untuk membahas soal pelarangan penggunaan cantrang. Dalam pertemuan, ada tiga hal yang diminta Jokowi.
"Pertama, pak presiden minta ada perpanjangan masa transisi karena ini batas maksimum sampai Juni sementara di lapangan realisasi pergantian peralihan cantrang baru 7 persen," jelas Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5).
Kedua, kata Teten, Jokowi meminta agar proses perizinan tangkap ikan dipermudah. Ketiga mengenai pembiayaan. Kepada Susi, Jokowi mengingatkan bahwa banyak nelayan pengguna cantrang memiliki utang di bank. Jika kebijakan pelarangan penggunaan cantrang dikeluarkan maka dikhawatirkan nelayan berutang lagi untuk membeli alat pengganti cantrang.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Siapa yang Jokowi temui? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
"Sehingga presiden minta agar dipikirkan bagaimana bantu memfasilitasi para nelayan. Intinya, presiden tidak ingin kebijakan ini merugikan nelayan, pak presiden menginginkan nelayan ini diperhatikan," ucap Teten.
Jika pelarangan penggunaan cantrang mulai berlaku, pemerintah akan memberi bantuan alat pengganti cantrang. Dengan syarat, nelayan tersebut memiliki kapal ikan di bawah 10 Gross Tonage (GT).
Kendati demikian, pemerintah akan mencari jalan keluar bagi nelayan yang memiliki kapal ikan di atas 30 GT. Kata Teten, Jokowi sudah berkomunikasi dengan kementerian perekonomian terkait hal itu.
"Presiden sudah bicarakan dengan Menko Ekonomi mengenai memfasilitasi pembiayaan, kedua soal kemudahan perizinan," jelasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, nelayan memiliki peran vital di republik ini karena berjuang menyediakan asupan protein untuk masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaAda tiga hal yang didorong Jokowi dalam KTT AIS 2023
Baca SelengkapnyaSupratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca Selengkapnyakita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaAnies menyatakan, kebijakan itu rupanya semakin menyulitkan nelayan.
Baca SelengkapnyaGibran membocorkan salah satu pesan dari Jokowi jika dirinya menang dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, keluhan dari para nelayan harus segera direspons pemerintah agar nelayan bisa sejahtera.
Baca SelengkapnyaJokowi menghubungi Kapolri Listyo Sigit melalui sambungan telepon saat tengah malam dengan penuh keheranan
Baca Selengkapnya"Yang suka bermedsos tolong kalimatnya yang baik ya," pesan Ganjar
Baca SelengkapnyaAcara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara negara-negara di kawasan pasifik termasuk di level parlemen.
Baca Selengkapnya