Follow
Jokowi minta Pemda perkuat hubungan dagang antar daerah guna cegah inflasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun wali kota untuk menjalin kerja sama dengan daerah lain dalam bentuk perdagangan.
Selama ini, selalu ada ketimpangan inflasi di beberapa daerah yang kelebihan pasokan dengan daerah lain yang kekurangan.
"Tadi sudah saya sampaikan mengenai perdagangan antar daerah. Ini betul-betul tolong dilihat ini penting sekali. Ada provinsi yang kurang, ada provinsi yang lebih," kata Jokowi dalam acara Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018, di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7).
-
Apa penyebab inflasi selain permintaan melebihi penawaran? Kenaikan biaya produksi juga bisa menjadi penyebab inflasi. Misalnya, kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, atau energi dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan.
-
Dimana harga sembako masih tinggi? Harga sejumlah bahan pokok masih terpantau tinggi di beberapa daerah. Di Pasar Induk Rau, Serang, kondisi tersebut masih terjadi hingga Kamis (13/7) siang.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
Jokowi menekankan agar daerah yang sedang mengalami kekurangan atau kelangkaan suatu komoditi pangan untuk tidak segan meminta kepada daerah lain yang sedang mengalami kelebihan.
"Semua barang tolong ini kita harus mengerti posisinya. Sehingga kalau sebuah daerah kurang, langsung saja telepon daerah lain agar ini dipasok. Karena sering sebuah daerah produksinya gede daerah kurang tapi nggak ada komunikasi. Sehingga yang satu inflasinya tinggi yang satu kebanyakan barang. Ini juga harus dijaga," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Guna mengendalikan harga komoditas, perlunya langkah preventif dari pemerintah pusat dan Pemda.
Baca Selengkapnya
Lebih dari 3.000 warga hadir guna mendapatkan paket Sembako sekaligus berdialog bersama dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Gerakan tanam ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyampaikan sulitnya pemerintah menjaga keseimbangan harga beras. Sebab, masyarakat akan mengeluh apabila harga beras naik, sementara petani senang.
Baca Selengkapnya
Dalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca Selengkapnya
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya