Follow
Jokowi Minta UMK Patenkan Merek Agar Tak Dicomot Negara Lain
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) segera mematenkan merek produk agar tidak diklaim negara lain. Dia mendorong pelaku UKM mendaftarkan hak cipta atau kekayaan intelektual.
"Jangan sampai cemilan-cemilan khas daerah kita masing-masing itu ilang atau dicomot oleh negara lain. Segera itu dipatenkan, di HaKI-kan sehingga menjadi nanti milik kita," kata Jokowi dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan 2022 di Jakarta, Rabu (13/6).
Kepala negara pun khawatir dengan makanan khas Indonesia yaitu tempe yang bisa saja diklaim negara lain. "Hati-hati tempe kita, tapi ada yang pemiliknya bukan di sini tapi di Jepang. hati-hati hal-hal seperti itu," ujarnya.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
Lebih lanjut, Jokowi.mengajak UMK memanfaatkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat memperkuat permodalan dan kapasitas usaha. Saat ini, suku bunga KUR sebesar 3 persen hingga Desember 2022.
Dia menjelaskan realisasi Program KUR pemerintah baru mencapai 49 persen dari total anggaran KUR sebesar Rp373 triliun pada 2022. "Masih ada Rp185 triliun yang masih ada di bank, segera ini bisa digunakan, tapi sekali lagi kalau mau pinjam dihitung, dikalkulasi dulu," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar Pranowo berbicara mengenai startegi agar produk UMKM bersaing di tengah gempuran online shop
Baca Selengkapnya
HKI sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain industri.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau e-commerce.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya
TikTok dan Tokopedia diminta untuk tetap menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang ada.
Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM memberikan persyaratan kepada TikTok yang tengah bekerja sama dengan Tokopedia.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap, pameran BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini dapat mempertemukan UMKM dengan para pembeli (buyer) baik dalam negeri maupun luar negeri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Kemendag memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan produk-produk tersebut dalam pameran skala nasional maupun internasional.
Baca Selengkapnya
Mereka mendengarkan dengan seksama pesan mujarab Jokowi tentang semangat, disiplin dan kerja keras.
Baca Selengkapnya
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
Perusahaan mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.
Baca Selengkapnya