Jokowi obral kebijakan demi uang investor

Merdeka.com - Kondisi pelemahan ekonomi global membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi putar otak agar tidak terpuruk semakin dalam. Pelbagai kebijakan dibuat demi mendatangkan dana segar para investor. Ini dilakukan agar perekonomian kembali bergairah.

Presiden Jokowi menyadari langkah ini penting. Sebab, belakangan dampak pelemahan makin dirasakan. Banyak janji yang diobralnya agar para investor makin kepincut bujuk rayunya.

Janji Jokowi kepada investor ditelurkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi jilid I dan II. Dalam rayuannya, orang nomor satu di Indonesia itu lebih banyak menawarkan kemudahan, terutama dalam masalah perizinan.

Deregulasi aturan nantinya akan menyederhanakan perizinan dan persyaratan perizinan. Sehingga setiap Izin Prinsip Penanaman Modal dapat direalisasikan tanpa adanya hambatan yang bersifat administratif, termasuk menghapus perizinan yang interlocking.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, izin-izin investasi di daerah harus dibuat lebih simpel, efisien dan mudah dijalankan. Menurutnya, semua yang dilakukan saat ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan juga kepada negara tetangga bahwa Indonesia akan menjadi negara yang sangat bersahabat terhadap investasi

"Juga menjadi lebih mudah bagi siapapun untuk berinvestasi di Indonesia," tegas Pramono.

Masih banyak lagi obral janji Jokowi kepada investor agar makin nyaman berbisnis di tanah air. Merdeka.com mencatat beberapa cara Jokowi bikin investor tergiur:

Eksportir bebas pajak bunga deposito

Pemerintah menawarkan insentif pajak bagi eksportir yang menyimpan dananya di perbankan dalam negeri. Itu berupa pemangkasan pajak bunga deposito hingga nol persen.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, selama ini, eksportir baru sebatas melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) yang diperoleh pada Bank Indonesia. Setelah itu, dana tersebut kemudian disimpan di perbankan luar negeri.

Nah, untuk menarik eksportir menyimpan dananya di dalam negeri, pemerintah memutuskan untuk mengobral pajak.

"Pemerintah memutuskan untuk mendukung Bank Indonesia melakukan operasi menjaga nilai tukar dengan memberikan pengurangan pajak bunga deposito," kata Bambang saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9). Selama ini, tarif pajak bunga deposito ditetapkan sebesar 20 persen.

Bambang berjanji pihaknya bakal cepat menyusun peraturan pemerintah terkait itu. Bocorannya, beleid itu memuat sejumlah besaran pengurangan pajak deposito bakal diberikan pemerintah.

Jika, eksportir menyimpan DHE dalam bentuk deposito dolar AS di perbankan dalam negeri selama sebulan, maka dikenakan tarif pajak 10 persen. Jika disimpan selama tiga bulan, tarif turun menjadi 7,5 persen,

"Disimpan enam bulan tarif 2,5 persen. Di atas enam bulan nol persen."

Jika simpanan deposito dalam rupiah. Maka tarif pajak dikenakan hanya sebesar 7,5 persen untuk simpanan satu bulan), 5 persen (3 bulan), nol persen (di atas enam bulan).

Urus izin investasi cuma 3 jam

Pemerintah Jokowi-JK resmi mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Salah satu isinya adalah memangkas waktu pengurusan izin investasi. Saat ini, mengurus izin investasi di Indonesia dijanjikan bisa selesai 3 jam saja.

Penyederhanaan izin ini diluncurkan setelah Presiden Jokowi kerap membandingkan Indonesia dengan Dubai. Menurut Jokowi, mengurus izin di Dubai hanya dibutuhkan sehari.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani waktu itu mengatakan, telah memahami keinginan Presiden Jokowi.

"Ya, maksudnya presiden bagaimana terus mempercepat proses perizinan. Satu hari ada yang bisa, tapi kami dari BKPM sedang proses izin prinsip sampai PT hanya 3 jam. Dubai 1 hari, kita 3 jam. Lebih cepat mana?" kata Franky beberapa waktu lalu.

Tidak butuh lama, Franky menempati janjinya dan pengurusan proses perizinan investasi kini hanya 3 jam saja. Indonesia resmi mengalahkan Dubai yang pengurusan izinnya mencapai satu hari.

"BKPM mulai hari ini kita menyiapkan iklim investasi yang pengurusan izinnya diselesaikan 3 jam," ucap Franky di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut Franky, dalam 3 jam pihaknya bisa menyelesaikan izin prinsip investasi, izin soal akta perusahaan serta NPWP "Ini akan kami proses," tegasnya.

Investor disiapkan karpet merah

Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah terus merayu investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Beragam cara dilakukan, termasuk mempermudah proses perizinan dan menyederhanakan aturan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah menggelar karpet merah bagi investor dengan memberikan pelonggaran prosedur berinvestasi di kawasan Industri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan, investor dapat langsung membangun pabriknya tanpa perlu menunggu selesainya proses pengurusan perizinan. Dengan kata lain, pabrik bisa dibangun sambil perizinan berjalan. Menurutnya, selama ini investor dirumitkan dengan permasalahan perizinan sebelum konstruksi.

"Ini akan coba kami pangkas. Misalnya izin investasi bisa dilakukan investor sambil melakukan konstruksi dan melengkapi perizinan lainnya," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Franky ada tiga prinsip dasar dalam melakukan investasi. Yakni izin prinsip, izin lingkungan dan lokasi. Rencananya investor sudah diperkenankan melakukan konstruksi jika sudah memiliki izin prinsip. "Izin-izin lainnya bisa diproses sambil berjalan," terangnya.

Pemerintah daerah pangkas proses perizinan investasi

Pemerintah Jokowi-JK mengumbar kemudahan investasi dengan menjanjikan kelancaran proses perizinan. Tidak hanya di tingkat pusat, pemerintah daerah juga diminta melakukan hal yang sama.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara ramah investor harus bisa diterapkan hingga ke daerah.

Pemangkasan izin dan waktu untuk mendapatkan investasi juga harus diterapkan pemerintah daerah. Pramono mengatakan, presiden menginstruksikan dan memberi arahan kepada pemerintah daerah agar mempermudah izin investasi.

"Karena akan banyak peraturan pemerintah pusat untuk melakukan perampingan, efisiensi dan juga membuat waktu perizinan yang makin pendek, maka pemerintah pusat juga akan memerintahkan, menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpendek di daerah juga," kata Pramono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).

Pramono menegaskan, izin-izin investasi di daerah harus dibuat lebih simpel, efisien dan mudah dijalankan. Menurutnya, semua yang dilakukan saat ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan juga kepada negara tetangga bahwa Indonesia akan menjadi negara yang sangat bersahabat terhadap investasi

"Juga menjadi lebih mudah bagi siapapun untuk berinvestasi di Indonesia," tegas Pramono.

Berikan keringanan pajak

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani menyebutkan, penyederhanaan aturan memang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur kerja sama pemerintah-swasta.

Farah menambahkan, selain penyederhanaan aturan, pemerintah juga memberikan fasilitas lain untuk investor. Bentuknya keringanan pajak, tax holiday maupun tax allowance dan fasilitas bea masuk importasi dalam rangka penanaman modal.

"Menciptakan inisiatif baru seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FYA, logistic centre, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor," kata Farah di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (25/9). (mdk/noe)