Jokowi panggil Menteri Susi terkait pelarangan penggunaan cantrang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pemanggilan tersebut akan membicarakan kebijakan Menteri Susi yang melarang penggunaan alat pancing cantrang bagi nelayan.
"Nanti kalau sudah berbicara dengan Menteri (Susi Pudjiastuti), saya akan sampaikan kebijakan untuk cantrang ini apa," kata Jokowi usai meresmikan Groundbreaking Rusunami untuk Buruh di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (27/4).
Usai memanggil Menteri Susi, Jokowi mengatakan baru akan mengetahui apakah kebijakan tersebut akan dievaluasi atau tidak. Dia berjanji nantinya akan ada solusi terbaik bagi para nelayan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
"Ya saya kan ini akan melihat dulu lapangannya seperti apa, saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Susi, tetapi percayalah kalau kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan, tetapi saya belum bertemu dengan Bu Susi," katanya.
Kepala Negara mengakui telah menerima keluhan dari nelayan terkait pelarangan penggunaan cantrang tersebut. Namun, Jokowi mengatakan dirinya harus seimbang dengan juga harus mendengar penjelasan dari Menteri Susi terkait alasan pelarangan.
"Ya ada satu, dua (nelayan) yang sudah saya dengar, tapi saya belum berbicara dengan Menteri Susi," ujarnya.
Terkait pelarangan cantrang, Jokowi mengatakan hal ini tak perlu dibawa ke rapat kabinet. Persoalan, kata dia, cukup hanya dengan memanggil Menteri Susi Pudjiastuti.
"Nggak (dibawa ke rapat kabinet) nanti nanti saya undang langsung saja Menteri Susi," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaJokowi belum mau mengungkapkan siapa sosok yang akan menjadi Mentan definitif pengganti Syahrul Yasin Limpo
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, keluhan dari para nelayan harus segera direspons pemerintah agar nelayan bisa sejahtera.
Baca SelengkapnyaAmran mengatakan, saat ini Indonesia masih memasuki musim el nino dan harapannya bisa berakhir pada Juli atau Agustus.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.
Baca SelengkapnyaAnies menyatakan, kebijakan itu rupanya semakin menyulitkan nelayan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGanjar juga akan memperbaiki data melalui penyatuan informasi rakyat yang nantinya bisa dipakai sebagai data bagi para nelayan mengakses BBM.
Baca SelengkapnyaBea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Baca Selengkapnya