Jokowi pangkas anggaran KemenPU-Pera Rp 8 T & Kemendikbud Rp 6,5 T
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Dalam lampiran beleid ini, total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 50,016 triliun.
Dari jumlah Rp 50,016 triliun itu, sebesar Rp 20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Selain itu, dalam pemotongan itu juga terdapat Rp 10,908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.
Adapun K/L yang mendapat pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari total anggaran sebesar Rp 104,080 triliun, anggaran Kementerian PU-Pera dipotong Rp 8,495 triliun. Disusul kemudian anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari total Rp 49,232 triliun dipotong sebesar Rp 6,523 triliun.
Kementerian dan lembaga lain yang anggarannya juga mendapat potongan besar adalah Kementerian Pertanian dari Rp 31,507 triliun dipotong Rp 3,923 triliun. Kemudian Kementerian Perhubungan dari Rp 48,465 triliun dipotong Rp 3,750 triliun. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp 13,801 triliun dipotong Rp 2,890 triliun
Anggaran Kemristek Dikti juga dipotong sebesar Rp 1,953 triliun, Kementerian Sosial Rp 1,582 triliun, Polri Rp 1,560 triliun, Kementerian Keuangan Rp 1,467 triliun. Kemudian Kementerian Agama Rp 1,399 triliun dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp 1,385 triliun Dalam lampiran Instruksi Presiden (Innan dari Rp 99,462 triliun dipotong Rp 2,857 triliun.
Adapun kementerian lain yang juga mendapatkan pemotongan anggaran cukup besar di antaranya adalah: Kementerian Riset dan Kementerian Kesehatan Rp 1,051 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaGaji dan THR PNS Habiskan Anggaran Rp70 Triliun, Naik dari Tahun Lalu yang Hanya Rp49 Triliun
Baca SelengkapnyaBerikut harta kekayaan Presiden Jokowi selama 10 tahun berkuasa.
Baca Selengkapnya