Jokowi pangkas perizinan pembangkit listrik dari 6 tahun ke 3 bulan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal membuat perizinan pembangunan pembangkit listrik tidak akan mencapai enam tahun. Jokowi menargetkan perizinan pembangunan pembangkit listrik hanya tiga bulan.

"Yang namanya national one stop service kita buka, enggak ada lagi namanya izin power plant sampai dua tahun, empat tahun, apalagi enam tahun. Enggak ada. Maksimal tiga bulan, enggak boleh lebih dari itu," ujar Jokowi dalam acara Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/1).

Jokowi mengaku pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) memang targetnya yang ambisius. Namun, hal tersebut bisa dilakukan apabila seluruh pihak bekerja secara detail dan melakukan kontrol ketat.

"Pembangkit listrik ini harus dikejar karena akan ada investasi lari kencang sekali. Kawasan industri akan masuk, seperti manufaktur, industri hotel akan masuk," kata dia.

Menurut Jokowi, kekurangan pasokan listrik menjadi keluhan seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, kata dia, kondisi kelistrikan Indonesia saat ini sudah dalam kondisi 'merah'.

"Keluhannya hampir semuanya sama, defisit listrik, krisis listrik. Ini karena masalahnya peraturan dan regulasi, izin saja sampai 4-6 tahun," pungkas dia. (mdk/bim)