Jokowi pastikan berantas pegawai nakal persulit perizinan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan menerapkan sistem online single submission (OSS) pada Mei mendatang. Dengan adanya sistem ini, pengurusan perizinan tidak lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan melainkan hanya dalam hitungan jam.
"Online single submission sedang kita siapkan sistemnya sehingga nanti pengurusan izin itu menjadi bukan tahun lagi atau berbulan-bulan atau berhari-hari. Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam, artinya bapak ibu kalau ngurus izin itu jam," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran ekspor perdana mobil tipe Xpander yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/4).
Selain mewanti-wanti penyederhanaan perizinan, Jokowi juga mengingatkan kepada para menteri agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, tanpa SDM yang baik penerapan online single submission tidak bisa berjalan semestinya.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Bagaimana cara Jokowi bantu internet? Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
-
Dimana Jokowi luncurkan internet gratis? Di Kamis pagi menjelang siang itu, 11 Juli 2024, Kabupaten Klaten persisnya di Desa Dompol jadi lokasi pusat peluncuran bantuan akses internet Fixed Broadband (FBB) 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Kapan PTSL digagas oleh Pak Jokowi? “Banyak orang di luar sana yang masih meragukan program PTSL ini. “ Padahal ujungnya, sertipikat itu mengungkit kenaikan ekonomi kita. Tercatat, nilai pertumbuhan ekonomi sejak PTSL digagas Pak Jokowi pada 2017 lebih kurang sebesar 5.574 triliun rupiah,“ ucapnya setelah menyerahkan sertipikat.
-
Kapan sertifikasi tanah jadi lebih cepat? Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
"Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem, ada manusianya. SDM-nya ini yang menjadi faktor kita bisa merubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan kepada pengusaha maupun investor agar tidak segan-segan menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah jika terdapat kendala dalam penerapan online single submission. Jokowi berjanji akan menindak lanjuti laporan yang diterimanya.
"Nanti kalau setelah online single submission diluncurkan masih ada hambatan di lapangan, masih ada yang main-main tolong saya diberitahu. Bisik-bisik saja kecil, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi," tegas Jokowi.
Dia kembali mengingatkan, jangan pernah takut untuk menyampaikan keluhan. Tanpa ada laporan dari para pengusaha dan investor, pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan terhadap sistem online single submission.
"Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, Asal Bapak Senang tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaPadahal, ada sekitar 3.700 event di Indonesia yang digelar setiap tahun
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaRosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target
Baca SelengkapnyaOSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.
Baca SelengkapnyaDi momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap masalah hak cipta yang rampung bisa berdampak baik ke seniman Indonesia.
Baca Selengkapnya