Jokowi: Persoalan Kecil Tak Bisa Diselesaikan Pembuat Kebijakan, Lucu Banget Kita Ini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh jajaran baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan. Sebab, ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.

Contohnya, ego sektoral antara lembaga kerap menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.

"Saya ke lapangan persoalan apa kok tidak rampung-rampung? Persoalan kecil tapi bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," kata Jokowi di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (9/6).

Dia mengingatkan, ada dampak sosial dan ekonomi yang timbul jika perkara sengketa lahan tidak segera diselesaikan. Selain itu, kedudukan sertifikat bisa menjadi barang jaminan dan akses permodalan ke bank dan lembaga keuangan lainnya.

"Bahaya kalau sudah yang namanya sengketa tanah, sengketa lahan. Bahaya banget. Antarkampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana," imbuhnya.

Oleh karenanya, dia mengapresiasi Pertemuan GTRA yang diharapkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.