Jokowi pimpin rapat peningkatan investasi di Tanah Air

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya untuk membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia.

"Dua minggu lalu kita telah rapat peningkatan investasi dan hari ini menindaklanjuti rapat dua minggu lalu yang tentu saja sudah beberapa kali rapat oleh Wapres," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (31/1).

Jokowi memiliki perhatian besar terhadap upaya peningkatan investasi, terlebih setelah beberapa lembaga rating internasional memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.

Bahkan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat meminta seluruh kepala daerah untuk mendukung visi dan arah pembangunan nasional sebagai tujuan bersama termasuk dalam hal harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut utamanya yang terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha dan berinvestasi di pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah bukan berarti federal. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis," ujar Presiden saat menggelar rapat kerja pemerintah bersama dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, (23/1)

Fokus pembicaraan dalam rapat tersebut, yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.

Beberapa minggu sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah menemui sejumlah investor dan duta besar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala yang mereka hadapi saat hendak berinvestasi di Indonesia.

Ternyata, dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa tugas pemerintah masih sangat banyak.

Presiden sejak lama sudah mengupayakan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, waktu memperoleh perizinan telah dipangkas secara signifikan.

Namun, perizinan itu tidak hanya terkait dengan urusan yang ada di BKPM. Baik di kementerian maupun di daerah, masih banyak bentuk perizinan yang harus dibenahi.

Pembenahan tersebut mutlak diperlukan mengingat saat ini sebenarnya banyak calon investor yang antre untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hanya saja, setelah menemui sejumlah kendala di lapangan, seringkali mereka mengurungkan niatnya semula.

"Masalahnya ada di sini, investasi antre di depan pintu kita ada ribuan. Ribuan investor yang mau masuk ke negara kita, tapi masalahnya ada di dalam kita sendiri," ujarnya ketika itu.