Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi: Redenominasi butuh waktu panjang hingga 7 tahun

Jokowi: Redenominasi butuh waktu panjang hingga 7 tahun Jokowi luncurkan uang baru. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelaksanaan redenominasi Rupiah memerlukan waktu yang amat panjang. Apalagi, Rancangan Undang-undang redenominasi tak masuk dalam Prolegnas 2017.

"Sebetulnya harusnya masuk dalam prolegnas RUU-nya 2017 tapi ternyata kita lihat belum masuk memang ini memerlukan apa nanti setelah masuk prolegnas dan diputuskan DPR," ujar Jokowi di Gedung BI, Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Jokowi, pemerintah membutuhkan waktu mencapai 7 tahun untuk menerapkan redenominasi. "Ini membutuhkan waktu yang tidak pendek mungkin sekita tujuh tahunan untuk menuju ke pelaksanaan. Jadi masih memerlukan waktu panjang kalau sudah diputuskan ini masuk ke prolegnas saja belum kok," jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI)Agus Martowardojo meminta dukungan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk menyukseskan rencana redenominasi. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan memangkas sejumlah angka nol di Rupiah.

"Kami juga ingin usulkan kepada presiden, mohon mendukung proses penyelesaian RUU Redenominasi Rupiah. Dengan adanya RUU tersebut, akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit redenominasi Rupiah serta diikuti penyesuaian harga barang dan jasa," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).

Agus menegaskan penyederhanaan nilai ini tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Redenominasi, lanjutnya, berbeda dengan sanering. "Dengan dukungan presiden, kami akan koordinasi dengan menkeu untuk penyelesaian RUU tersebut," jelasnya.

Agus menambahkan, jika direstui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), implementasi undang-undang ini nantinya tidak akan cepat. Melainkan ada masa transisi setidaknya memakan waktu delapan tahun. "Akan ada masa transisi minimal 8 tahun."

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Bayangkan 17 Agustus di IKN Sudah Jadi Semua, Mungkin 15 Persen
Jokowi: Jangan Bayangkan 17 Agustus di IKN Sudah Jadi Semua, Mungkin 15 Persen

Presiden Jokowi menyebut proyek IKN merupakan mimpi besar jangka panjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Prediksi Pembangunan IKN 20 Tahun Lagi
VIDEO: Jokowi Prediksi Pembangunan IKN 20 Tahun Lagi "Saya Yakini Pak Prabowo Akan Mempercepat"

Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Jawab Soal Proyek Sodetan Ciliwung Mangkrak di Era Kepemimpinannya: Silakan Diaudit
Anies Jawab Soal Proyek Sodetan Ciliwung Mangkrak di Era Kepemimpinannya: Silakan Diaudit

Anies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sidang Mahkamah Rakyat, Penggugat Bivitri Tertawakan Banyak 'Simsalabim' UU Era Jokowi
VIDEO: Sidang Mahkamah Rakyat, Penggugat Bivitri Tertawakan Banyak 'Simsalabim' UU Era Jokowi

Penggugat Isu Legislasi Bivitri Susanti merinci adanya 'simsalabim' munculnya berbagai undang-undang seperti Minerba hingga IKN.

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
FOTO: Potret Terbaru Pembangunan IKN, Diperkirakan Baru 15 Persen Saat Upacara HUT RI 17 Agustus
FOTO: Potret Terbaru Pembangunan IKN, Diperkirakan Baru 15 Persen Saat Upacara HUT RI 17 Agustus

Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan IKN baru mencapai 15 persen saat upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Begini penampakannya!

Baca Selengkapnya
Ditanya soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna
Ditanya soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna

Ditanya Soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna

Baca Selengkapnya