Jokowi Resmi Bebaskan PPN Air Bersih, Kecuali Air Minum Kemasan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membebaskan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan air bersih, baik yang belum diminum atau sudah siap diminum. Hal tersebut tertuang pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

"Air bersih yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau b. air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), termasuk biaya sambung, biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih," dalam pasal 3 dikutip merdeka.com, Rabu (14/4).

Kemudian biaya sambung biaya pasang air bersih merupakan biaya penyambungan/biaya pemasangan yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan atas kegiatan penyambungan instalasi air milik pengusaha kepada instalasi air milik pelanggan. "Selanjutnya Biaya beban tetap air bersih merupakan biaya yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian air," dalam pasal 3.

Namun dalam pasal 3 ayat 2 tertulis bahwa regulasi ini tidak berlaku pada air bersih kemasan. "Air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk air minum dalam kemasan," pada pasal 3 ayat 2.

Dijelasakn dalam ayat 2 bahwa yang dimaksud air minum dalam kemasan adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum (air minum isi ulang). Perturan tersebut pun berlaku sejak diteken Jokowi pada 6 April 2021.