Jokowi: RI masih urusi tanah saat negara lain menatap luar angkasa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyindir kondisi Indonesia yang memasuki usia kemerdekaan ke-72 besok. Di mana, Indonesia masih berkutat pada urusan sertifikasi lahan sementara negara dunia sudah mengurusi luar angkasa.
"Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga," ujarnya saat pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).
Akibatnya, lanjut Presiden Jokowi, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Maka dari itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250.000 bidang.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kenapa Jokowi resmikan Bursa Karbon Indonesia? 'Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,' kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707.000 hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. "Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi, usai peresmian, menyampaikan Indonesia masih sangat tertinggal dalam kepemilikan bendungan
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaKepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ketersediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Indonesia masih lemah.
Baca SelengkapnyaMenurut Edy, antangan Indonesia saat ini lebih sulit karena bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam negeri.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
Baca Selengkapnya