Jokowi: Sangat Bodoh Jika APBN Dibelanjakan Produk Impor
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan terkait belanja produk dalam negeri. Dia menegaskan, belanja produk dalam negeri melalui APBN maupun APBD harus betul-betul dilakukan.
"Produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemda semua menuju kepada pembelian produk produk dalam negeri," kata Jokowi di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/1).
Kepala negara berujar, sangat bodoh jika uang masyarakat yang dipungut pemerintah melalui pajak malah dibelanjakan barang impor. "Jangan sampai saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk jadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk impor," ujarnya.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Jokowi sudah berpesan kepada Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk menargetkan pembelian produk dalam negeri yang berasal dari UMKM sebesar ratusan triliun. "Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali kali agar sistem yang mengawal ini segara bisa selesai dan daerah semua membeli produk dalam negeri. Kemarin yang sudah komitmen itu lebih dari Rp800 triliun," ucapnya.
"Realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun. Sudah lebih dari target tapi kalo bisa masuk Rp800 triliun dan betul betul produknya itu dalam negeri apalagi produk umkm, pergerakan ekonomi di bawah akan kelihatan," tandas Jokowi.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat sadar masalah ini berbahaya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca SelengkapnyaMahfud Md bertanya kepad Gibran Rakabuming Raka mengenai masalah impor Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya