Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.
"Kemarin saya buka berapa yang ikut Tax Amnesty di seluruh daerah, belum ada 5 persen dari seluruh WP kita, jadi masih ada 95 persen yang akan saya kejar terus, tugas saya mengejar saudara yang belum ikut Tax Amnesty agar semuanya clear di bidang perpajakan kita," katanya saat membuka Munas REI, Jakarta, Selasa (29/11).
Jokowi menegaskan jumlah dana deklarasi yang diterima nantinya akan ditempatkan investasi di sektor properti. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh Anggota REI di periode II ini untuk ikut program Tax Amnesty.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Di mana Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Periode kedua juga diharapkan TA masih dimanfaatkan oleh seluruh pengusahan anggota REI yang belum ikut segera ikut mumpung tarifnya masih tiga persen," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci jumlah WP per daerah dan total dana tebusan per daerah. Hingga akhir Oktober, DKI Jakarta baru 150.000 WP, dari 2,1 juta WP yang sebetulnya wajib SPT atau 7 persen dengan tebusan Rp 52,3 triliun. Luar Jakarta, 171.000 WP, dari 9,9 juta WP yang harusnya wajib SPT. Secara persentasi hanya 1,7 persen dengan uang tebusan Rp 29,5 triliun.
Lebih lanjut, Ani menegaskan Sumatera 80.000 WP dari total 3,9 juta WP wajib SPT atau 2 persen, dengan tebusan Rp 8,1 triliun. Kalimantan hanya 22.000 orang dan badan dari 1,3 juta WP wajib SPT, uang tebusan Rp 2,2 triliun hanya 1,7 persen. Sulawesi 17.000 dari 1,6 juta WP wajib SPT dan tebusan Rp 1,3 triliun. Bali dan Nusa Tenggara 22.000 dari 1,3 juta WP wajib SPT dan tebusan Rp 1,4 triliun.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaHal itu diucapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan 2024 di Gedung MPR/DPR.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaGibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSelama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.
Baca Selengkapnya