Jokowi: Saya tak mau dengar lagi BPN lama urus sertifikat tanah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada perbankan dan pihak terkait untuk mempermudah petani dan nelayan mendapatkan sertifikat tanah agar bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan modal dari perbankan.

Menurut Jokowi, tidak sedikit petani dan nelayan yang semakin miskin lantaran terjerat praktik rentenir dengan bunga tinggi.

"Kenapa petani, nelayan tidak bisa akses ke bank? Banyak lari ke rentenir, karena tidak punya agunan. Agunan berupa sertifikat," kata Jokowi saat memberikan pidato dalam acara pembukaan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).

Jokowi menambahkan, pengurusan sertifikat tanah tidak harus dilakukan sendiri oleh para petani atau nelayan. Perbankan, sebagai pemberi kredit, harus terlibat dalam proses pembuatan sertifikasi tanah.

"Tidak harus rakyat sendiri yang urus (sertifikat tanah). Perbankan harus ikut cari cara. Nanti minjamnya juga ke bank. Tadi sudah diurus BRI, BNI. Kalau memungkinkan diberi pinjaman, urus (sertifikat tanah)," tutur Jokowi.

Jokowi pun berpesan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat tanah.

"Saya kasih peringatan ke BPN. Enggak mau dengar terlalu lama urus sertifikat. Suatu saat saya akan cek langsung. Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama. Enggak bisa dibiarkan. Sekarang sudah zaman IT. Enggak mau saya, harus dibangun sistem cepat, rakyat senang, cepat berusaha, gampang minjam ke bank. Ini lama karena ruwet di BPN," papar Jokowi.