Jokowi sebut korupsi dan infrastruktur pengaruhi daya saing RI

Merdeka.com - ‎Presiden Joko Widodo mengakui peningkatan daya saing Indonesia di pasar global tidak bisa dilakukan bersamaan dengan kebijakan. Menurutnya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar peningkatan daya saing dapat terlihat di masa mendatang.

Mantan Wali kota Solo ini menyebutkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kualitas daya saing suatu negara, diantaranya korupsi, inefesiensi birokrasi dan infrastruktur. Saat ini, yang sudah dilakukan adalah dengan penyelesaian di masalah korupsi.

"Korupsi miliaran dan triliunan itu sudah diurus KPK. Korupsi kecil-kecil seperti pungli saat ini juga sedang kita berantas," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/11).

Langkah kedua, yakni melakukan efisiensi birokrasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran dinas. Menurutnya, pemangkasan tersebut nyatanya memberi efek positif terhadap alokasi anggaran untuk infrastruktur.

"Banyak anggaran yang dipotong karena tidak masuk akal. Contoh anggaran perjalanan dinas dari Rp 43 triliun menjadi Rp 24 triliun. Nyatanya enggak ada apa-apa. Ini contoh kecil bahwa ini harus dilakukan. Terus uangnya? Lari ke infrastruktur. Nanti fokus ganti lagi. Jangan semua dikerjakan, enggak kelihatan hasilnya," jelasnya.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masyarakat untuk bersabar menunggu dua tahun m‎endatang. Saat ini, dirinya ingin masyarakat mendukung pemerintah melakukan pembenahan terhadap infrastruktur dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, seperti membuka peluang kerja sama investasi pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

"Akan kita lihat di 2018. Jalan tol seperti apa, pelabuhan sepeti apa, pembangkit listrik. Nanti dilihat. Nanti kelihatannya daya saing kita. Sepeti Pelabuhan Kuala Tanjung sudah 68 persen, hampir selesai. Sorong mungkin akhir tahun ini selesai. Sekarang saya buka silahkan swasta yang mau masuk airport. Dulu kan hanya jalan dan pembangkit listrik," tuturnya.

"APBN kita tidak cukup membiayai proyek infrastruktur, 5 tahun hanya Rp 1.500 triliun padahal kebutuhan kita Rp 4.900 - 5500 triliun. Ada kekurangan 75 persen. Siapa yang ngisi? Swasta," pungkasnya.