Jokowi siapkan tim lawan gugatan UU Tax Amnesty, ini jawaban PERADI
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK bersiap menghadapi gugatan terhadap Undang Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Pemerintah bahkan akan membentuk tim khusus mengawal beleid anyar ini.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokasi Indonesia (PERADI), Sugeng Teguh Santoso mengaku setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Menurutnya, pemerintah memang sudah seharusnya membentuk tim khusus atas UU ini guna kepentingan mereka sendiri.
"Pemerintah seharusnya memang menyiapkan tim itu karena ini kan untuk kepentingan mereka. Bahkan sekarang anggota DPR sedang gencarnya mensosialisasikan ke berbagai daerah soal UU ini," kata Sugeng di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/7).
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
Selain itu, pembentukan tim khusus ini juga berguna untuk mencari keseimbangan dalam pengujian UU tax amnesty. Yakni baik dari sisi pemerintah, hukum, dan keadilan masyarakat bisa saling terbuka.
"Kalau pemerintah menyiapkan saya pikir harus. Karena kita akan menguji secara hukum. Tidak ada motif politik kami menguji secara hukum. Para advokat yang mewakili ini independen," imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk membuat tim pembelaan.
"Pokoknya presiden bilang menteri perekonomian mengkoordinasikan, Pertama saya undang dulu Menkumham, Menkopolhukam, Menteri keuangan, Seskab baru habis itu kita pikirkan siapa saja," jelasnya.
"Saya mungkin nanti hari Kamis kita rapat. Rapat Kamis kita nanti akan punya siapa saja timnya. Kemudian ahli hukumnya siapa saja. Dan bagaimana strateginya dan seterusnya," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPembentukan timsus hukum itu berdasarkan keputusan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaJokowi juga berpesan kepada relawan Solmet agar tidak tergesa-gesa terkait Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi soal tim tujuh itu disampaikan pada Rakernas PDIP 22 Juni.
Baca SelengkapnyaPadahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto, mengatakan lumpuhnya independesi penyelengara Pemilu yang terjadi saat ini merupakan skenario dari Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencari tahu data terkait partai politik
Baca SelengkapnyaGibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK
Baca Selengkapnya