Jokowi soal dana desa Rp 187 triliun: Ini bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun sumber daya manusia, membangun lingkungan kasih sayang di pedesan-pedesaan.
"Kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur, tapi ke depan penting bagi kita untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, termasuk Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Balairung Kantor Bupati Deli Serdang, Deli Serdang, Sumatra Utara, Senin (8/10) siang.
Mengutip data yang disampaikan Menko PMK Puan Maharani, Presiden Jokowi mengemukakan, pada 2015 anggaran Dana Desa sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 naik jadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 ini sebesar Rp 60 triliun. Sementara tahun depan dianggarkan Rp 73 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Uang segede itu, artinya total sampai sekarang saja sudah Rp 187 triliun, sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini, Rp 187 triliun, belum lagi ditambah tahun depan Rp 73 triliun," tutur Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.
Presiden Jokowi menegaskan, munculnya angka Rp 187 triliun itu harus betul-betul memberikan manfaat bagi rakyat desa, bagi masyarakat desa. Dia mengajak semua pihak terkait untuk membuat bagaimana agar dana desa ini betul-betul bermanfaat.
"Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa-basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengingatkan, terutama kepada para pendamping, kepada pengguna anggaran agar pembelian barang-barang itu pembeliannya di desa dan sekitarnya. Mungkin bisa di desa, kalau nggak bisa di kota/kecamatan.
"Jangan sampai uang yang sudah masuk desa, itu dibelikan ke kota. Hati-hati," tutur Presiden Jokowi seraya menyampaikan harapannya agar dana desa Rp 187 triliun , yang nanti akan ditambah lagi Rp 73 triliun itu muternya di desa terus.
Kepala Negara memberi contoh, misalnya untuk membangun irigasi, membangun jalan, agar batunya dibeli dari desa, atau bisa dengan menggerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai.
"Pasir beli dari desa itu, atau kalau nggak dari desa itu paling tidak di lingkup kecamatan. Semen, meski di kota kita beli bisa Rp 2000-Rp 3000 lebih murah. Tetap belilah di desa, mahal dikit nggak papa, tapi uangnya beredar di desa," ucap Presiden Jokowi.
Dengan demikian, lanjut Presiden, manfaat pembangunan desa ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa, bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan di desa dan kota. Dan yang paling penting juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Banyumas, Banjarnegara, dan Tegal untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat.
Baca SelengkapnyaButuh waktu 8 tahun untuk pemerintah menyelesaikan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDiharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.
Baca SelengkapnyaProgram Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca Selengkapnya