Jokowi soal impor larangan terbatas: Dipikir saya tidak tahu itu permainannya apa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta agar anak buahnya bisa mempermudah impor untuk menunjang produksi dalam negeri, salah satunya dengan mempermudah impor bahan baku yang masuk kategori larangan terbatas (lartas) dengan cara pergeseran pengawasan.

"Saya sudah sampaikan ke Menko Perekonomian Darmin Nasution saya minta larangan terbatas dihilangkan dikurangi tadi ketemu berapa yang dipotong dari 5.000 ke 2.200. Itu kebanyakan. Itu apa sih? Dipikir saya tidak tahu itu buat apa? Permainannya apa. Saya karena masih diam, kalau masih juga kebangetan," sindir Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1).

Untuk itu, dia meminta agar Kementerian Perdagangan mengecek setiap pasokan yang ada di daerah-daerah. Sehingga bisa diketahui wilayah mana saja yang sedang surplus, dan mana yang sedang kekurangan.

"Sehingga dagang lintas daerah kita harus ngerti mana produk lebih dan kurang sehingga dipasok. Ini lihat terus jangan satu stok banyak didiemin yang satu kurang stok sehingga inflasi naik," imbuhnya.

Dengan demikian, Kemendag bisa memiliki data mengenai rantai perdagangan guna menjamin ketersediaan, pasokan bagi industri. "Sehingga suplai pasar masyarakat terjaga juga jamin ketersediaan industri. Dilihat! Jangan buat regulasi yang justru industri teriak karena pasokan terhambat baik yang berurusan dengan beras, gula, bahan lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan dengan semakin mudahnya impor bahan baku lartas diharapkan produksi dalam negeri bisa meningkat sehingga ekspor bisa semakin naik. Selain itu, hal ini juga dilakukan sesuai amanat Presiden untuk mencabut aturan yang menyusahkan pengusaha atau investor.

Oke mengungkapkan, aturan impor sebelumnya dinilai rumit sebab pengawasan barang impor dilakukan di wilayah Pabean (border) Indonesia seperti pelabuhan dan bandara. Untuk itu, pemerintah mengubah mekanisme pengawasan menjadi di luar daerah Pabean (Post border).

Dari 10.826 kode Harmonized System (HS), ada 48 persen atau sekitar 5.000 HS yang masuk dalam kategori Lartas barang impor. Dari jumlah tersebut, 3.451 di antaranya adalah merupakan kode HS di bawah Bea Cukai, namun kini diambil alih oleh Kementerian Perdagangan sejalan dengan adanya penyederhanaan regulasi dan tata niaga impor sehingga jumlah yang dibebankan ke bea cukai tersebut dikurangi.

"Jadi hanya tinggal 809 HS yang diatur kemendag yang pengawasan dilakukan di border oleh Bea Cukai. Bahwa ada komoditas tertentu yang tetap diawasi Bea Cukai," kata Oke dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (25/1).