Jokowi soal jumlah orang miskin naik: Ini bukan masalah fundamental

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 di Indonesia yang mencapai 27,77 juta orang atau dengan persentase sekitar 10,64 persen. Jumlah ini bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang hanya 27,76 juta orang atau sekitar 10,70 persen.

Melihat data ini, Presiden Joko Widodo meminta kementerian untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan sesuatu menekan angka kemiskinan.

"Ini sebetulnya tahapan-tahapan untuk menuju ke situ sudah baik, tetapi pada saat survei oleh BPS, ini BPS juga saya harapkan kalau akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan survei, semua kementerian harus mengerti," kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7).

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, Presiden meminta Menteri Koordinator (Menko) untuk mengkoordinasi hal seperti ini. "Ini sebetulnya urusan koordinasi saja, sehingga jangan sampai saat pembagian Rastra (Beras Sejahtera)-nya ternyata lambat, pas saat itu dilakukan survei."

"Masalah itu saja sebetulnya, bukan masalah yang lain-lain yang fundamental," ujar Presiden Jokowi.

Presiden meyakini, jika pelaksanaan survei berbarengan dengan pembagian Rastra maka angka kemiskinan akan turun.

"Hanya masalah keterlambatan Rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," tutur Presiden Jokowi.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara.

Selain itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasteyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

(mdk/idr)