Jokowi soal keuangan terbaik 12 tahun: Ini hasil kerja keras kita

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo. Dari hasil pemeriksaan, LKPP Tahun 2016 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Presiden Joko Widodo mengatakan, predikat WTP dari LKPP ini merupakan hasil kerja keras pemerintah. Setelah 12 tahun sejak LKPP 2004, ini adalah pertama kalinya pemerintah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPP.

"Ini adalah sebuah kerja keras kita, selama ini kementerian oleh semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat, menggunakan APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Berdasarkan data, ada 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKLL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang masuk ke BPK. Dari laporan tersebut, 84 persen kementerian dan lembaga mendapatkan opini WTP meningkat 19 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 65 persen. Sementara sisanya yaitu 6 LKLL memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 8 LKLL disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

"Yang sisanya ini saya titip kementerian maupun lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban," kata Jokowi.

Opini WTP, lanjut mantan gubernur DKI Jakarta ini, harusnya bisa diraih oleh seluruh kementerian dan lembaga. Sebab, sebagai kementerian dan lembaga yang menggunakan uang rakyat melalui APBN, mengisi LKPP adalah kewajiban.

"(Memperoleh WTP) hal yang biasa karena itu wajib, kewajiban kita dalam mengunakan uang negara," tegasnya.

Secara terpisah, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran pemerintahan pusat yang telah berupaya melakukan perbaikan. Pemerintah dinilai berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun single database melalui e-reon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.

"Selamat kepada pemerintah atas capaian WTP. Ini mengalami perubahan dari sebelumnya," ucap Moermahadi.

BPK berharap, pemerintah terus mempertahankan dan memperbaiki kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, serta meningkatkan kualitas efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBN. Upaya ini diyakini bisa mewujudkan tujuan bernegara Indonesia.