Jokowi sulit wujudkan swasembada pangan selama masih ada mafia beras

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesumbar bakal mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 3-4 tahun kepemimpinannya. Sejumlah pihak sangsi dengan ambisi Jokowi melepaskan ketergantungan pangan dari negara lain. Tentu saja bukan hal mudah mewujudkan ini. Apalagi tingkat ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor masih cukup tinggi.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Benny Pasaribu menilai kedaulatan dan swasembada pangan bisa dicapai jika pemerintah serius memperhatikan petani.

"Kedaulatan pangan ini hanya bisa berhasil kalau benih unggul dan pupuk yang bersubsidi bisa sampai ke petani dengan harga dan kualitas yang ditetapkan Pemerintah," ujar Benny di sela acara 'Kongres Tani dan Seminar Kedaulatan Pangan' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

Benny menyebut selama ini buruh tani di daerah masih mengalami kelangkaan benih unggul serta pupuk. "Penyebabnya ada mafia benih, mafia pupuk," tuturnya.

Untuk itu, jika pemerintahan Jokowi memimpikan terwujudnya kedaulatan pangan, maka Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada petani. Jika perlindungan terhadap buruh tani tak diberikan, jangan heran jika terjadi urbanisasi besar-besaran dan lahan pertanian makin ditinggalkan.

"Kalau tidak dilindungi, produktivitasnya berkurang dan akan lebih tertarik jadi pengemis di kota atau buruh kuli," ucapnya.