Follow
Jokowi Tak Ambil Pusing RI Digugat di WTO Imbas Setop Ekspor Bahan Mentah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempermasalahkan atas ancaman sejumlah negara untuk melayangkan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini setelah Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor komoditas tambang mentah.
"Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO tidak masalah," tegasnya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).
Presiden Jokowi menerangkan, langkah pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor komoditas tambang mentah mempunyai arah yang jelas. Yakni, mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," tekannya.
Bukan Menghambat Aktivitas Ekonomi
Lagi pula, tujuan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor tambang bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menutup diri maupun menghambat aktivitas ekonomi internasional. Presiden Jokowi memastikan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima investasi asing.
"Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (uni eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," tekannya.
Melalui cara tersebut, Presiden Jokowi ingin Indonesia kecipratan nilai tambah dari geliat ekspor komoditas tambang. Mengingat, selama ini mayoritas ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah yang memiliki harga rendah.
"Jadi, kita ingin agar bahan-bahan mentah dieskpor dalam barang setengah jadi atau barang jadi. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Alasan Presiden mengaungkan kebijakan hilirisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Luhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca Selengkapnya
Dia hanya mengatakan, yang terpenting Indonesia berupaya ikut mengatasi masalah perubahan iklim
Baca Selengkapnya
Mendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca Selengkapnya
Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ingin Indonesia hanya menjual bahan mentah tanpa nilai tambah.
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca Selengkapnya