Follow
Jokowi Tak Masalah Jika Pengusaha Korsel Mau Bangun Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur saat bertemu dengan para CEO perusahaan besar Korea Selatan. Dia menjelaskan desain ibu kota baru Indonesia akan mengusung konsep smart city.
"Saya kira juga Anda mendengar Indonesia akan memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Ibu kota baru akan desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, save city, inklusif city," ujar Jokowi di Hotel Lotte Busan Korea Selatan, Senin (25/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, Indonesia terbuka apabila ada pengusaha yang mau melakukan kerja sama dalam pemindahan ibu kota baru. "Marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, perdagangan kita, kerja sama investasi kita antara Indonesia dan Korea," jelasnya.
-
Dimana pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA berlangsung? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Siapa yang diajak Jokowi saat kunjungan kerja? Menariknya saat kunjungan kerja di Bone, Jokowi ditemani pengusaha sekaligus Wakil Ketua DPR dari Partai NasDem Rachmat Gobel.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Dimana Jokowi akan bekerja di IKN? 'Kalau kantor presiden, Istana Presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,' kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Bagaimana Jokowi ingin ITDH menjadi pusat inovasi? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
Terlebih lagi, Indonesia akan memangkas Undang-undang yang dinilai menghambat investasi atau biasa disebut omnibus law. Sehingga diharapkan bisa menyederhanakan peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menyampaikan Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia ke Kalimantan Timur Saat Bertemu Para CEO Perusahaan Besar Korea Selatan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR RI pada 2020 mendatang. Rencananya, ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Ya diharapkan awal 2020 sudah bisa kepengennya bisa. Kita lihat nanti," ungkap Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (20/11).
Dia mengatakan, pembahasan soal aturan pemindahan ibu kota masih berada di Bappenas. Mulai dari perizinan lahan hingga nama ibu kota tersebut.
"Ya sekarang lagi dibahas ditingkat Bappenas. Lagi dikoordinasikan di tingkat Bappenas, apa yang harus dipersiapkan, kapan dimulai, lahannya kemudian namanya pun sedang disayembarakan namanya apa ibu kota ini kan," ungkap Ma'ruf.
Akhir Tahun Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Dibentuk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah akan membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rencananya, pembentukan BO dilakukan bulan Desember 2019.
"Badan otorita mungkin paling enggak bulan depan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11).
Suharso belum mau membocorkan calon kepala BO tersebut. Dia hanya menegaskan penentuan kepala BO harus seizin Presiden Joko Widodo. "Ya nanti dibicarakan bersama Presiden," kata dia.
Plt Ketua Umum PPP ini menjelaskan, pembentukan BO akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, tidak perlu dibuat Undang-undang baru yang mengatur tentang Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.
"Nggak Perlu Undang-undang, Perpres aja," ucapnya.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi berharap para pengusaha lokal dapat terlibat dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.
Baca Selengkapnya
Teras Hutan Ibu Kota Nusantara dibangun dekat kawasan perumahan tapak menteri wilayah perencanaan 1A KIPP.
Baca Selengkapnya
Jokowi pun turut mengapresiasi dukungan Republik Korea dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota pintar atau smart city.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca Selengkapnya
Investasi ini berasal dari 55 proyek yang sudah groundbreaking atau peletakan batu pertama.
Baca Selengkapnya
Hal ini menandai langkah penting dalam pengembangan infrastruktur dan layanan digital di ibu kota baru Indonesia.
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya
Jokowi bersama rombongan juga akan bermalam di kawasan IKN.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi 29 perusahaan Singapura akan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyampaikan tiga hal mengenai investasi, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong.
Baca Selengkapnya
IKN adalah kita yang ditopang dengan kecerdasan teknologi
Baca Selengkapnya