Jokowi tak melihat ada politisasi dalam kasus tax amnesty

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapat masukan terkait pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty), baik dari pelaksana tax amnesty maupun dari masyarakat sebagai sasaran. Presiden tidak melihat ada upaya politisasi dalam tax amnesty.

"Presiden, berdasarkan laporan yang dia terima, tidak melihat ada politisasi dalam kasus ini. Politisasi itu by design, sudah dirancang dari awal, Presiden tidak melihat hal tersebut," kata Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (30/8).

Penerapan program pengampunan pajak oleh pemerintah belakangan menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai, tax amnesty menekan kalangan menengah ke bawah. Bahkan, undang-undang yang baru disahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk meluruskan pemahaman masyarakat terkait penerapan tax amnesty, Jokowi akan meminta Kementerian Keuangan mensosialisasikan secara detail kepada masyarakat.

"Presiden meminta Kemenkeu untuk meluruskan kembali pemahaman yang salah soal tax amnesty yang kemudian ditindaklanjuti Dirjen Pajak yang hari ini mengeluarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) soal Tax Amnesty," terangnya.

Menurut Johan, Presiden tidak perlu turun langsung untuk mensosialisasi ulang pelaksanaan tax amnesty. Peraturan yang akan dikeluarkan DJP, kata dia, bisa menjawab kontroversi yang beredar.

"Presiden merasa sudah cukup beberapa kali ke daerah, baik ketemu pengusaha besar maupun UKM. Kan tidak hanya bicara mereka, tapi juga akan mengeluarkan peraturan untuk meluruskan persepsi. Lebih detil langkahnya," Johan menandaskan.