Follow
Jokowi targetkan divestasi 51 persen saham Freeport rampung Juli 2018
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapat laporan perkembangan proses divestasi saham Freeport dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan belum lapor ke saya," kata Jokowi,saat meresmikan pengoperasian beberapa pembangkit listrik, di lokasi PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7).
Meski demikian, Jokowi pun berharap proses akuisisi saham Freeport menjadi 51 persen dapat selesai Juli 2018. "Saya harapkan Juli selesai," tandasnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
Sebelumnya, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah mendapat nilai saham 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia, yang akan diakuisisi untuk menggenap saham pemerintah menjadi 51 persen.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, nilai saham 41,64 persen Freeport telah didapatkan, angka tersebut merupakan yang terbaik. Namun dia belum bisa menyebutkan hasil perhitungan nilai saham.
"Insya Allah sih harusnya urusan valuasi bisa mendapatkan angka yang terbaik. Ya. Walaupun besaran angkanya saya belum bisa ngomong," kata Budi, beberapa waktu lalu.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi kemudian membocorkan sedikit cara mengambil alih Freeport, yaitu dengan memakai uang
Baca Selengkapnya
Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.
Baca Selengkapnya