Jokowi Tegaskan Tak Beri Ampun Tindak Penyelewengan Anggaran
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tak akan memberi ampun kepada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan anggaran. Terlebih ketika pemerintah saat ini tengah menyusun pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2021 lalu.
"Berkali kali saya sampaikan, saya tak toleransi adanya penyelewengan anggaran. Apalagi sekarang, semua harus hemat ketika kita sedang kerja keras saat pemulihan kesehatan dan ekonomi," seru Jokowi, Kamis (27/5).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menekankan, dirinya ingin segala program pemulihan ekonomi yang telah disusun harus dapat tercapai secara jelas sesuai tujuan awal. "Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah jamin tercapainya tujuan. Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapaiya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien," paparnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
Menurut dia, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu penting. Namun, akan jauh lebih penting jika target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara jelas.
"Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini yang banyak kita lupa. Yang ditunggu oleh rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," tuturnya.
"Dan pengawasab harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," tegas Jokowi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaRibka mengatakan, permintaan maaf seorang Kepala Negara terhadap rakyatnya merupakan hal biasa.
Baca SelengkapnyaHal itu diucapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan 2024 di Gedung MPR/DPR.
Baca Selengkapnya