Jokowi Tidak Ingin Kasus Papa Minta Saham Freeport Terulang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal ke Kantor Presiden, Jakarta. Keduanya diminta mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia.

Seusai rapat, Lukas mengatakan Jokowi meminta agar pemerintah daerah Papua waspada terhadap pihak-pihak yang ingin meminta saham PT Freeport Indonesia. Jokowi mau divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia khususnya Papua.

"Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Banyak orang yang meminta saham. Mau bapak minta saham, mama minta saham, kan banyak. Jadi Presiden tidak menginginkan seperti itu," kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11).

Menurut Lukas, warga Papua bangga memiliki Presiden seperti Jokowi. Jokowi disebut telah berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport. Padahal selama ini mayoritas saham Freeport dikuasai asing.

"Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan saham itu. Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden yang bekerja dengan hati sehingga memperjuangkan rakyat Papua," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Klemen Tinal mengatakan Jokowi ingin proses divestasi saham PT Freeport Indonesia dikawal ketat oleh pemerintah daerah Papua. Sehingga setiap tahapan divestasi berjalan sesuai dengan kesepakatan awal.

"Beliau benar-benar mau 51 persen itu buat masyarakat Indonesia. Tidak ada embel-embel di dalamnya si A, si B, si C. Terutama untuk kami di Papua," ujarnya.

"Bukan bilangnya untuk orang Papua, enggak taunya ada PT ini yang nebeng. Kami pun konsisten dan komitmen tadi. Kami akan buktikan bahwa itu benar," sambung Klemen Tinal.