Jokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orang
Merdeka.com - Pemerintah telah resmi memberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan diterbitkannya tiga aturan baru mengenai program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejak diberlakukan, sudah ada 344 wajib pajak yang telah mendaftar untuk mengikuti program ini. Sedangkan, untuk jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp 3,7 triliun.
"Tapi jumlah wajib pajak maupun harta yang dideklarasikan itu masih kecil. Wong data yang ada di kantong saya itu jumlahnya lebih banyak," ujar Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Sebin (1/8).
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Melihat hal tersebut, dia optimis peningkatan jumlah peserta dan harta hasil tax amnesty akan terjadi pada Agustus-September 2016. Mengingat, program tax amnesty periode pertama dengan tarif pajak sebesar 2 persen akan berakhir pada bulan-bulan tersebut.
"Saya yakin minggu ketiga atau empat bulan Agustus atau awal-awal bulan September baru akan kelihatan program ini," tegasnya.
Sebelumnya, Keuangan Mardiasmo mengatakan sejak dibuka pada Senin (18/7) lalu, jumlah peserta tax amnesty kian bertambah. Dia mencatat, hingga hari ini sudah lebih dari 20 wajib pajak yang mendeklarasikan harta berjumlah Rp 400 miliar.
"Sudah lebih dari 20 wajib pajak dengan deklarasi hartanya lebih dari Rp 400 miliar," kata Mardiasmo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/7).
Dari jumlah tersebut, kata dia, lebih dari Rp 6 miliar merupakan uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak dari program ini. Dengan demikian, dia melihat antusias masyarakat terhadap program ini sudah tinggi.
"Sekarang berarti lebih dari Rp 6 miliar tebusan harta yang disampaikan otomatis lebih besar," imbuhnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 3,6 juta jiwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaKepastian Jokowi dan Iriana terdaftar di DPT Pilkada Jakarta setelah ikut pencocokan dan penelitian data pemilih digelar KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnya