Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, tapi Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya
Merdeka.com - Pemerintah pusat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) untuk Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, WTP bukanlah tujuan akhir. Namun, tang paling utama ialah menggunakan uang rakyat sebaik mungkin.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-sebaiknya," kata Jokowi di Istana Bogor seperti dikutip lewat virtual, Kamis (23/6).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jokowi menginstruksikan bawahannya untuk mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.
"Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," ucap Jokowi.
Eks Wali Kota Solo ini lalu mengucapkan terimakasih atas kerja sama BPK yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara. "Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan yang semakin efektif dan terpercaya," tutup Jokowi.
Tahun yang Berat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, pemerintah pusat kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) untuk Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya.
Menurut Jlokowi hal itu merupakan sebuah pencapaian yang baik di tahun yang berat.
"Alhamdulillah tahun 2021 bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021 dan hasil laporan ini akan menjadi landasan untuk pemerintah untuk terus melakukan perbaikan," kata Jokowi di Istana Bogor seperti dikutip lewat daring, Kamis (23/6).
Jokowi menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK terkait semua kelemahan harus segera diperbaiki.
Menurut dia, terutama adalah sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak terhadap kepada kewajaran penyajian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2021.
Jokowi berharap, dengan perbaikan yang bisa segera dilakukan, ke depannya tata kelola keuangan negara bisa akan semakin baik lagi. Sebab predikat WTP bukanlah tujuan akhir bagi Jokowi.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaRI 1 berpesan kepada TNI, dunia sedang tidak baik-baik saja imbas dari perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca Selengkapnya