Menteri Jonan cabut izin enam maskapai, salah satunya milik BUMN

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku sudah mencabut izin operasi atau air operator certificate (AOC) enam maskapai penerbangan terhitung sejak 1 Agustus 2015. Penyebabnya, hingga batas akhir pemenuhan syarat kepemilikan dan penguasaan pesawat, 30 Juni 2015, maskapai tersebut belum memenuhi ketentuan.

"belum bisa memenuhi syarat maka AOC dibekukan atau dicabut," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8).

Persyaratan jumlah pesawat milik dan dikuasai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam UU itu disebutkan, maskapai berjadwal harus memiliki minimal lima pesawat milik dan lima pesawat dikuasai. Sementara untuk pesawat tidak berjadwal minimal harus memiliki satu pesawat milik dan dua pesawat dikuasai.

"Kita akan perketat untuk menjaga supaya persyaratan kelaikan terbang bisa dipenuhi. Kalau sampai Agustus belum memenuhi, dicabut bisa saja soalnya hingga saat ini tidak pernah tercatat memiliki pesawat, tidak pernah membuktikan misalnya dia leasing atau sewa, tidak pernah ada," jelas dia.

Mantan Dirut PT KAI ini menyebutkan, dari enam maskapai tersebut salah satunya maskapai pelat merah yakni Survai Udara Penas (Persero). Masuknya perusahaan BUMN dalam daftar maskapai yang terancam dicabut izin operasinya, kata Jonan, bukti pemerintah tak pandang bulu menegakkan aturan.

"Kemenhub itu kan regulator. Regulator tidak membedakan apakah maskapai itu BUMN atau swasta. Pokoknya kalau dia (maskapai penerbangan) tidak memenuhi regulasi penerbangan ya harus kita tindak," ungkapnya.

Berikut enam maskapai yang dicabut izin operasinya:

1. Asco Nusa Air

2. Air Maleo

3. Manunggal Air Service

4. Nusantara Buana Air

5. Survai Udara Penas

6. Jatayu Air (mdk/noe)